Draf RUU OMNIBUS LAW Cipta Kerja

Share This :

Draf RUU OMNIBUS LAW Cipta Kerja12 Februari 2020 pemerintah telah menyerahkan Draf RUU OMNIBUS LAW Cipta Kerja kepada DPR RI, RUU Cipta kerja ini merupakan Omnibus Law. Atau UU baru yang memuat beragam substansi aturan yang keberadaannya mengamandemen beberapa UU sekaligus. Draf RUU Cipta Kerja berisi 1028 halaman dalam format pdf yang saya dapat dari sumber situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian https://ekon.go.id

Selain itu RUU Cipta lapanganKerja yang kini namanya diganti menjadi Cipta Kerja (Cika) membahas berbagai hal seperti mengatur hari dan jam kerja, upah, bonus, hingga pesangon, peningkatan ekosistem investasi, ketenagakerjaan, hingga jaminan sosial. Masalah ketenagakerjaan dibahas secara khusus pada Bab IV. Di antaranya berisi beberapa ketentuan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279).

Draf RUU OMNIBUS LAW Cipta Kerja tentunya menuai pro dan kontra khususnya di kalangan kaum buruh karena dinilai merugikan kaum buruh. Guna mengatasi permasalahan ini, Dewan Perwakilan Rakyat pun akan menggelar pertemuan dengan pemerintah. Tujuannya mencari solusi terkait pro-kontra RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.

Alhamdulillah setelah menghabiskan waktu yang lebih saya telah memuat kedalam webblog Berikut daftar isi draf RUU Cipta Lapangan Kerja yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal :

  1. Bab 1 ketentuan umum pasal 1
  2. Bab 2 maksud dan tujuan pasal 2 s/d pasal 6
  3. Bab 3 peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
    • Bagian Kesatu UMUM pasal 7
    • Bagian Kedua penerapan perizinan berusaha berbasis resiko
      • Paragraf 1 Umum pasal 8
      • Paragraf 2 perizinan berusaha kegiatan usaha beresiko rendah pasal 9
      • Paragraf 3 perizinan berusaha kegiatan usaha beresiko menengah pasal 10
      • Paragraf 4 perizinan berusaha kegiatan usaha beresiko tinggi pasal 11
      • Paragraf 5 pengawasan pasal 12
      • Paragraf 6 peraturan pelaksanaan pasal 13
    • Bagian Ketiga penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha dan pengadaan lahan
      • Paragraf 1 umum pasal 14
      • Paragraf 2 kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pasal 15 s/d pasal 21
      • Paragraf 3 persetujuan lingkungan pasal 22 s/d pasal 23
      • Paragraf 4 persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi pasal 24 s/d pasal 26
    • Bagian Keempat penyederhanaan perizinan berusaha Sektor Serta Kemudahan Dan Persyaratan Investasi
      • Paragraf 1 Umum Pasal 27
      • Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 28
      • Paragraf 3 Pertanian Pasal 29 s/d pasal 35
      • Paragraf 4 Kehutanan Pasal 36 s/d pasal 38
      • Paragraf 5 Energi Dan Sumber Daya Mineral Pasal 39 s/d pasal 43
      • Paragraf 6 Ketenaganukliran Pasal 44
      • Paragraf 7 Perindustrian Pasal 45
      • Paragraf 8 Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 46, s/d pasal 50
      • Paragraf 9 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pasal 51 s/d pasal 55
      • Paragraf 10 Transportasi Pasal 56 s/d pasal 60
      • Paragraf 11 Kesehatan, Obat, dan Makanan Pasal 61 s/d pasal 66
      • Paragraf 12 Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 67 s/d pasal 73
      • Paragraf 13 Kepariwisataan Pasal 74
      • Paragraf 14 Keagamaan Pasal 75
      • Paragraf 15 Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran Pasal 76 s/d pasal 79
      • Paragraf 16 Pertahanan dan Keamanan Pasal 80 s/d pasal 82
    • Bagian Kelima Penyederhanaan Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu
      • Paragraf 1 Umum Pasal 83
      • Paragraf 2 Penanaman Modal Pasal 84
      • Paragraf 3 Perbankan Pasal 85
      • Paragraf 4 Perbankan Syariah Pasal 86
      • Paragraf 5 Pers Pasal 87
  4. BAB 4 Ketenagakerjaan
    • Bagian Kesatu Umum Pasal 88
    • Bagian Kedua Ketenagakerjaan Pasal 89
    • Bagian Ketiga Jenis Program Jaminan Sosial Pasal 90
    • Bagian Keempat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 91
    • Bagian Kelima Penghargaan Lainnya Pasal 92
  5. BAB 5 Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah serta perkoperasian
    • Bagian Kesatu Umum Pasal 93
    • Bagian Kedua Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 94
    • Bagian Ketiga Basis Data Tunggal Pasal 95
    • Bagian Keempat Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil Pasal 96
    • Bagian Kelima Kemitraan Pasal 97
    • Bagian Keenam Kemudahan Perizinan Berusaha Pasal 98
    • Bagian Ketujuh Insentif Fiskal dan Pembiayaan Pasal 99 s/d pasal 101
    • Bagian Kedelapan pasal 102 s/d pasal 105
    • Bagian Kesembilan Partisipasi dalam Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan di Jalan Tol Pasal 106
    • Bagian Kesepuluh Perkoperasian Pasal 107
  6. BAB 6 KEMUDAHAN BERUSAHA
    • Bagian Kesatu Umum Pasal 108
    • Bagian Kedua Keimigrasian Pasal 109
    • Bagian Ketiga Paten Pasal 110
    • Bagian Keempat Perseroan Terbatas Pasal 111
    • Bagian Kelima Undang-Undang Gangguan Pasal 112
    • Bagian Keenam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 113
    • Bagian Ketujuh Ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Bagi Industri Pasal 114
    • Bagian Kedelapan Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Pasal 115
    • Bagian Kedelapan Wajib Daftar Perusahaan Pasal 116
    • Bagian Kesembilan Badan Usaha Milik Desa Pasal 117
    • Bagian Kesepuluh Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 118
  7. BAB 7 DUKUNGAN RISET DAN INOVASI
    • Pasal 119
  8. BAB 8 PENGADAAN LAHAN
    • Bagian Kesatu Umum Pasal 120
    • Bagian Kedua Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 121
    • Bagian Ketiga Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 122
    • Bagian Keempat Pertanahan
      • Paragraf 1 Bank Tanah Pasal 123 s/d pasal 128
      • Paragraf 2 Penguatan Hak Pengelolaan Pasal 129 s/d pasal 135
      • Paragraf 3 Satuan Rumah Susun untuk Orang Asing Pasal 136 s/d pasal 138
      • Paragraf 4 Pemberian Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah Pasal 139
  9. BAB 9 KAWASAN EKONOMI
    • Bagian Kesatu Umum Pasal 140 s/d pasal 141
    • Bagian Kedua Kawasan Ekonomi Khusus Pasal 142
    • Bagian Ketiga Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
      • Paragraf 1 Umum Pasal 143
      • Paragraf 2 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pasal 144
      • Paragraf 3 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Pasal 145
  10. BAB 10 Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional
    • Bagian Kesatu Investasi Pemerintah Pusat
      • Paragraf 1 Umum Pasal 146 s/d pasal 155
      • Paragraf 2 Lembaga Pengelola Investasi Pasal 156 s/d pasal 159
      • Paragraf 3 Pertanggungjawaban Pemerintah Pusat/Pengurus Lembaga Pasal 160
      • Bagian Kedua Kemudahan Proyek Strategis Nasional Pasal 161
  11. BAB 11 Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja
    • Bagian Kesatu Umum Pasal 162 s/d pasal 164
    • Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan Pasal 165
    • Bagian Ketiga Pemerintahan Daerah Pasal 166
  12. BAB 12 PENGENAAN SANKSI
    • Pasal 167 s/d pasal 169
  13. BAB 13 KETENTUAN LAIN-LAIN
    • Pasal 170 s/d pasal 171
  14. BAB 14 KETENTUAN PERALIHAN
    • Pasal 172
  15. BAB 15 KETENTUAN PENUTUP
    • Pasal 173 s/d pasal 174

Demikian isi daftar Draf RUU OMNIBUS LAW Cipta Kerja, untuk isi selengkapnya saya membuat dalam beberapa page di webblog ini yang link nya sudah terkandung di dalam daftar isi draf RUU OMNIBUS LAW Cipta Kerja diatas yang saya muat ulang.

Salam dan Terimakasih.

Share This :

Tentang Pemilik
rega
Author: regaWebsite: https://www.a-rega.comEmail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Sekilas Tentang Pemilik.
Melalui personal website ini, saya mempublikasikan semua postingan dengan penuh rasa tanggung jawab dan memegang teguh prinsip seorang publisher. https://www.a-rega.com merupakan personal website yang dikelola secara mandiri untuk semua kalangan.
Postingan Terbaru :

Postingan Terkait
Copyright © 2012. Rega. All Right Reserved - Designed Modified By Rega