Penjelasan RUU OMNIBUS LAW Cipta Kerja

Share This :

PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN ….

TENTANG CIPTA KERJA

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta koperasi dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski tingkat pengangguran terbuka terus turun, Indonesia masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas karena:

  1. jumlah angkatan kerja yang bekerja tidak penuh atau tidak bekerja masih cukup tinggi yaitu sebesar 45,84 juta yang terdiri dari: 7,05 juta pengangguran, 8,14 juta setengah penganggur, 28,41 juta pekerja paruh waktu, dan 2,24 juta angkatan kerja baru (jumlah ini sebesar 34,3% dari total angkatan kerja, sementara penciptaan lapangan kerja masih berkisar s dampai dengan 2,5 juta per tahunnya);
  2. jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang (55,72% dari total penduduk yang bekerja) dan cenderung menurun, dengan penurunan terbanyak pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap;
  3. dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja.

Pemerintah telah berupaya untuk perluasan program jaminan dan bantuan sosial yang merupakan komitmen dalam rangka meningkatkan daya saing dan penguatan kualitas sumber daya manusia, serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian melalui dukungan jaminan dan bantuan sosial, total manfaat tidak hanya diterima oleh pekerja, namun juga dirasakan oleh keluarga pekerja.

Terhadap hal tersebut Pemerintah perlu mengambil kebijakan startegis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan koperasi. Untuk dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan konsisten naik setiap tahunnya. Namun upaya tersebut dihadapkan dengan kondisi saat ini, tarutama yang menyangkut:

  1. Kondisi Global (Eksternal) Berupa ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global dan dinamika geopolitik berbagai belahan dunia serta terjadinya perubahan teknologi, industri 4.0, ekonomi digital;
  2. Kondisi Nasional (Internal) Pertumbuhan Ekonomi rata-rata di kisaran 5% dalam 5 tahun terakhir dengan realisasi Investasi lenoh kurang sebesar Rp721,3 triliun pada Tahun 2018 dan Rp792 triliun pada Tahun 2019;
  3. Permasalahan Ekonomi dan Bisnis Adanya tumpang tindih regulasi, efektivitas investasi yang rendah, tingkat pengangguran, angkatan kerja baru, dan jumlah pekerja informal, jumlah UMKM yang besar namun dengan Produktivitas rendah.

Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan kemudahan dalam berusaha, termasuk untuk UMK-M dan koperasi. Saat ini terjadi kompleksitas dan obesitas regulasi, dimana saat ini terdapat 4.451 peraturan Pemerintah Pusat an 15.965 peraturan Pemerintah Daerah. Regulasi dan institusi menjadi hambatan paling utama disamping hambatan terhadap fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia. Regulasi tidak mendukung penciptaan dan pengembangan usaha bahkan cenderung membatasi.

Dengan kondisi yang ada pasa saat ini, pendapatan perkapita baru sebesar Rp4,6 juta per bulan. Dengan memperhitungkan potensi perekonomian dan sumber daya manusia kedepan, maka Indonesia akan dapat masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia pada Tahun 2045 dengan produk domestik brutto sebesar $7 triliun dolar Amerika Serikat dengan pendapatan perkapita sebesar Rp27 juta per bulan.

Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas- luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Undang-Undang tentang Cipta Kerja mencakup yang terkait dengan:

  1. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
  2. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
  3. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian; dan
  4. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui Pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai: penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi.

Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan dan kualitas/frekuensi Pengawasan. Perizinan dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (change management) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (business process re-engineering) serta memerlukan pengaturan (re-design) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem perizinan secara elektronik.

Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin, disamping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja paling sedikit memuat pengaturan mengenai: perlindungan pekerja untuk pekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu, perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya, perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum, perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki kahlian tertentu yang masih diperlukan untuk proses produksi barang atau jasa.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M paling sedikit memuat pengaturan mengenai: kriteria UMK-M,basis data tunggal UMK-M, pengelolaan terpadu UMK-M, kemudahan Perizinan Berusaha UMK-M, kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M, dan kemudahan pendirian, rapat anggota, dan kegiatan usaha koperasi.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional paling sedikit memuat pengaturan mengenai: pelaksanaan investasi Pemerintah Pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi dan penyedian lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional. Dalam rangka mendukung kebijakan strategis Cipta Kerja tersebut diperlukan pengaturan mengenai penataan administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan startegis penciptan kerja beserta pengaturannya, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang terkait. Perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama.

Oleh karena itu, perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang tersebut harus dilakukan melalui teknik legislasi omnibus law. Undang-Undang yang disusun melalui teknis legislasi omnibus akan dapat mencerminkan sebuah integrasi Undang-Undang, dimana tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan Undang-Undang tersebut.

Pembentukan Undang-Undang tentang Cipta Kerja melalui teknik omnibus law diyakini dapat mengatasi berbagai persoalan hukum sebagaimana diuraikan di atas. Ruang lingkup Undang-Undang tentang Cipta Kerja meliputi:

  1. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
  2. ketenagakerjaan;
  3. kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, UMK-M serta perkoperasian;
  4. kemudahan berusaha;
  5. dukungan riset dan inovasi;
  6. pengadaan lahan;
  7. kawasan ekonomi;
  8. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
  9. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
  10. pengenaan sanksi. Ruang lingkup tersebut dijabarkan dalam norma pada batang tubuh Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

  1. Yang dimaksud dengan “Pemerataan Hak” adalah bahwa penciptaan kerja untuk memenuhi hak warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat Indonesia dilakukan secara merata diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Yang dimaksud dengan “Kepastian Hukum” adalah bahwa penciptaan kerja dilakukan sejalan dengan penciptaan iklim usaha konsdusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.
  3. Yang dimaksud dengan “Kemudahan Berusaha” adalah bahwa penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.
  4. Yang dimaksud dengan “Kebersamaan” adalah bahwa penciptaan kerja dengan mendorong peran seluruh dunia usaha dan usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk koperasi secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan rakyat.
  5. Yang dimaksud dengan “Kemandirian” adalah bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk koperasi dilakukan dengan tetap mendorong, menjaga, dan mengedepankan potensi dirinya.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8

  • Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Risiko” adalah potensi terjadinya bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan/atau bahaya lainnya yang ditimbulkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Yang dimaksud dengan “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko” adalah pemberian Perizinan Berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan. Yang dimaksud dengan “tingkat risiko” adalah potensi terjadinya suatu bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan/atau bahaya lainnya yang masuk ke dalam kategori rendah, menengah, atau tinggi.
  • Ayat (2) Cukup jelas.
  • Ayat (3) Yang dimaksud dengan “pemanfaatan sumber daya” termasuk didalamnya penggunaan frekuensi radio.
  • Ayat (4) Yang dimaksud dengan “aspek lainnya” termasuk aspek keamanan atau pertahanan sesuai dengan kegiatan usaha.
  • Ayat (5) Cukup jelas.
  • Ayat (6) Cukup jelas.
  • Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16

  • Ayat (1) Cukup jelas.
  • Ayat (2) Cukup jelas.
  • Ayat (3)
    • Huruf a Cukup jelas.
    • Huruf b Cukup jelas.
    • Huruf c Cukup jelas.
    • Huruf d Cukup jelas.
    • Huruf e Cukup jelas.
    • Huruf f Contohnya Rencana Zonasi Kawasan antarwilayah, dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18

  1. Pasal 1 Cukup jelas.
  2. Pasal 5
    • Ayat (1) Penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. Penataan ruang berdasarkan sistem internal perkotaan merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan di dalam kawasan perkotaan.
    • Ayat (2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan. Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah:
      1. kawasan yang memberikan pelindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
      2. kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air;
      3. kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
      4. kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan
      5. kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang. Yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
    • Ayat (4) Kegiatan yang menjadi ciri kawasan perkotaan meliputi tempat permukiman perkotaan serta tempat pemusatan dan pendistribusian kegiatan bukan pertanian, seperti kegiatan pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kegiatan yang menjadi ciri kawasan perdesaan meliputi tempat permukiman perdesaan, kegiatan pertanian, kegiatan terkait pengelolaan tumbuhan alami, kegiatan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
    • Ayat (5) Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:
      1. tata ruang di wilayah sekitarnya;
      2. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
      3. peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, antara lain, adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan militer. Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia, seperti Kompleks Candi Borobudur dan Kompleks Candi Prambanan. Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara lain, adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir. Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan pelindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia seperti Taman Nasional Lorentz, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Komodo. Nilai strategis kawasan tingkat nasional diukur berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan.
  3. Pasal 6 Cukup jelas
  4. Pasal 8
    • Ayat (1)
      • Huruf a Cukup jelas.
      • Huruf b Cukup jelas.
      • Huruf c Cukup jelas.
      • Huruf d Cukup jelas.
      • Huruf e Cukup jelas.
      • Huruf f Kerja sama penataan ruang antarnegara melibatkan negara lain sehingga terdapat aspek hubungan antarnegara yang merupakan wewenang Pemerintah. Yang termasuk kerja sama penataan ruang antarnegara adalah kerja sama penataan ruang di kawasan perbatasan negara. Pemberian wewenang kepada Pemerintah dalam memfasilitasi kerja sama penataan ruang antarprovinsi dimaksudkan agar kerja sama penataan ruang memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh provinsi yang bekerja sama.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
    • Ayat (4) Cukup jelas.
    • Ayat (5)
      • Huruf a Penyebarluasan informasi dilakukan antara lain melalui media elektronik, media cetak, dan media komunikasi lain, sebagai bentuk perwujudan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
      • Huruf b Standar pelayanan minimal merupakan hak dan kewajiban penerima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata. Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang disusun oleh Pemerintah Pusat dan diberlakukan untuk seluruh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menjamin mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.
    • Ayat (6) Cukup jelas.
    • Ayat (7) Cukup jelas.
  5. Pasal 9 Cukup jelas.
  6. Pasal 10 Cukup jelas.
  7. Pasal 11 Cukup jelas.
  8. Pasal 14
    • Ayat (1)
      • Huruf a Cukup jelas.
      • Huruf b Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis yang penetapan kawasannya tercakup di dalam rencana tata ruang wilayah. Rencana rinci tata ruang merupakan operasionalisasi rencana umum tata ruang yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspirasi masyarakat sehingga muatan rencana masih dapat disempurnakan dengan tetap mematuhi batasan yang telah diatur dalam rencana rinci dan peraturan zonasi.
    • Ayat (2) Rencana umum tata ruang dibedakan menurut wilayah administrasi pemerintahan karena kewenangan mengatur pemanfaatan ruang dibagi sesuai dengan pembagian administrasi pemerintahan.
      • Huruf a Cukup jelas.
      • Huruf b Cukup jelas.
      • Huruf c Secara administrasi pemerintahan, rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota memiliki kedudukan yang setara.
    • Ayat (3)
      • Huruf a Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional merupakan rencana rinci untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
      • Huruf b RDTR kabupaten/kota merupakan rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
    • Ayat (4) Cukup jelas.
    • Ayat (5)
      • Huruf a Cukup jelas.
      • Huruf b
    • Ayat (6) Efektivitas penerapan rencana tata ruang sangat dipengaruhi oleh tingkat ketelitian atau kedalaman pengaturan dan skala peta dalam rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang yang mencakup wilayah yang luas pada umumnya memiliki tingkat ketelitian atau kedalaman pengaturan dan skala peta yang tidak rinci. Oleh karena itu, dalam penerapannya masih diperlukan perencanaan yang lebih rinci. Apabila perencanaan tata ruang yang mencakup wilayah yang luasnya memungkinkan pengaturan dan penyediaan peta dengan tingkat ketelitian tinggi, rencana rinci tidak diperlukan.
    • Ayat (7) Cukup jelas.
  9. Pasal 14A Cukup jelas.
  10. Pasal 17
    • Ayat (1) Cukup jelas.
    • Ayat (2) Dalam sistem wilayah, pusat permukiman adalah kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan perdesaan. Dalam sistem internal perkotaan, pusat permukiman adalah pusat pelayanan kegiatan perkotaan. Sistem jaringan prasarana, antara lain, mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem persampahan dan sanitasi, serta sistem jaringan sumber daya air.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
    • Ayat (4) Cukup jelas.
    • Ayat (5) Penetapan proporsi luas kawasan hutan terhadap luas daerah aliran sungai dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan tata air, karena sebagian besar wilayah Indonesia mempunyai curah dan intensitas hujan yang tinggi, serta mempunyai konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit dan bergunung yang peka akan gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi, serta kekurangan air. Distribusi luas kawasan hutan disesuaikan dengan kondisi daerah aliran sungai yang, antara lain, meliputi morfologi, jenis batuan, serta bentuk pengaliran sungai dan anak sungai. Dengan demikian kawasan hutan tidak harus terdistribusi secara merata pada setiap wilayah administrasi yang ada di dalam daerah aliran sungai.
    • Ayat (6) Keterkaitan antarwilayah merupakan wujud keterpaduan dan sinergi antarwilayah, yaitu wilayah nasional, wilayah provinsi, dan wilayah kabupaten/kota. Keterkaitan antarfungsi kawasan merupakan wujud keterpaduan dan sinergi antarkawasan, antara lain, meliputi keterkaitan antara kawasan lindung dan kawasan budi daya. Keterkaitan antarkegiatan kawasan merupakan wujud keterpaduan dan sinergi antarkawasan, antara lain, meliputi keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
    • Ayat (7) Rencana tata ruang untuk fungsi pertahanan dan keamanan karena sifatnya yang khusus memerlukan pengaturan tersendiri. Sifat khusus tersebut terkait dengan adanya kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan sebagian informasi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah mengandung pengertian bahwa penataan ruang kawasan pertahanan dan keamanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya keseluruhan penataan ruang wilayah.
  11. Pasal 18
    • Ayat (1) Persetujuan substansi dari Pemerintah dimaksudkan agar peraturan daerah tentang rencana tata ruang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kebijakan nasional, sedangkan rencana rinci tata ruang mengacu pada rencana umum tata ruang. Selain itu, persetujuan tersebut dimaksudkan pula untuk menjamin kesesuaian muatan peraturan daerah, baik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dengan pedoman bidang penataan ruang.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
    • Ayat (4) Cukup jelas.
    • Ayat (5) Cukup jelas.
  12. Pasal 20
    • Ayat (1)
      • Huruf a Tujuan penataan ruang wilayah nasional mencerminkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemangku kepentingan. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional merupakan landasan bagi pembangunan nasional yang memanfaatkan ruang. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional dirumuskan dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan data dan informasi, serta pembiayaan pembangunan. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional, antara lain, dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi tantangan global, serta mewujudkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
      • Huruf b Sistem perkotaan nasional dibentuk dari kawasan perkotaan dengan skala pelayanan yang berhierarki yang meliputi pusat kegiatan skala nasional, pusat kegiatan skala wilayah, dan pusat kegiatan skala lokal. Pusat kegiatan tersebut didukung dan dilengkapi dengan jaringan prasarana wilayah yang tingkat pelayanannya disesuaikan dengan hierarki kegiatan dan kebutuhan pelayanan. Jaringan prasarana utama merupakan sistem primer yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selain untuk melayani kegiatan berskala nasional yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Yang termasuk dalam sistem jaringan primer yang direncanakan adalah jaringan transportasi untuk menyediakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) bagi lalu lintas damai sesuai dengan ketentuan hukum internasional.
      • Huruf c Pola ruang wilayah nasional merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah nasional, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya yang bersifat strategis nasional, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Kawasan lindung nasional, antara lain, adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah provinsi, kawasan lindung yang memberikan pelindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah provinsi lain, kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi warisan kebudayaan nasional, kawasan hulu daerah aliran sungai suatu bendungan atau waduk, dan kawasankawasan lindung lain yang menurut peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah. Kawasan lindung nasional adalah kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, warisan budaya dan sejarah, serta untuk mengurangi dampak dari bencana alam. Kawasan budi daya yang mempunyai nilai strategis nasional, antara lain, adalah kawasan yang dikembangkan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan nasional, kawasan industri strategis, kawasan pertambangan sumber daya alam strategis, kawasan perkotaan metropolitan, dan kawasankawasan budi daya lain yang menurut peraturan perundang-undangan perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah.
      • Huruf d Yang termasuk kawasan strategis nasional adalah kawasan yang menurut peraturan perundangundangan ditetapkan sebagai kawasan khusus.
      • Huruf e Indikasi program utama merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Indikasi program utama merupakan acuan utama dalam penyusunan program pemanfaatan ruang yang merupakan kunci dalam pencapaian tujuan penataan ruang, serta acuan sektor dalam menyusun rencana strategis beserta besaran investasi. Indikasi program utama lima tahunan disusun untuk jangka waktu rencana 20 (dua puluh) tahun.
      • Huruf f Cukup jelas.
    • Ayat (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan bagi instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah serta masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.
    • Ayat (3) Rencana tata ruang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan visi yang lebih jauh ke depan yang merupakan matra spasial dari rencana pembangunan jangka panjang. Apabila jangka waktu 20 (dua puluh) tahun rencana tata ruang berakhir, dalam penyusunan rencana tata ruang yang baru, hak yang telah dimiliki orang yang jangka waktunya melebihi jangka waktu rencana tata ruang tetap diakui.
    • Ayat (4) Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Hasil peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:
      1. perlu dilakukan revisi karena ada perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang akibat perkembangan teknologi dan/atau keadaan yang bersifat mendasar; atau
      2. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang akibat perkembangan teknologi dan keadaan yang bersifat mendasar.
    • Ayat (5) Peninjauan kembali dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) dalam periode 5 (lima ) tahun hanya apabila memenuhi syarat terjadinya perubahan lingkungan strategis. Peninjauan kembali dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.
      • Huruf a Cukup jelas.
      • Huruf b Cukup jelas.
      • Huruf c Cukup jelas.
      • Huruf d Termasuk kebijakan nasional yang bersifat strategis antara lain pengembangan infrastuktur, pengembangan wilayah, dan pengembangan ekonomi.
    • Ayat (6) Cukup jelas.
  13. Pasal 22 Cukup jelas.
  14. Pasal 23
    • Ayat (1)
      • Huruf a Cukup jelas.
      • Huruf b Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi dan jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah provinsi selain untuk melayani kegiatan skala provinsi yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan/waduk dari daerah aliran sungai. Dalam rencana tata ruang wilayah provinsi digambarkan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut peraturan perundang-undangan pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi dengan sepenuhnya memperhatikan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana struktur ruang wilayah provinsi memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
      • Huruf c Pola ruang wilayah provinsi merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah provinsi, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan provinsi apabila dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kawasan lindung provinsi adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, kawasan lindung yang memberikan pelindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten/kota lain, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi. Kawasan budi daya yang mempunyai nilai strategis provinsi merupakan kawasan budi daya yang dipandang sangat penting bagi upaya pencapaian pembangunan provinsi dan/atau menurut peraturan perundang- undangan perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi. Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi dapat berupa kawasan permukiman, kawasan kehutanan, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan perindustrian, dan kawasan pariwisata. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten memuat rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
      • Huruf d Indikasi program utama adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Indikasi program utama merupakan acuan utama dalam penyusunan program pemanfaatan ruang yang merupakan kunci dalam pencapaian tujuan penataan ruang, serta acuan sektor dalam menyusun rencana strategis beserta besaran investasi. Indikasi program utama lima tahunan disusun untuk jangka waktu rencana 20 (dua puluh) tahun.
      • Huruf e Cukup jelas.
    • Ayat (2) Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagi instansi pemerintah daerah serta masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah yang bersangkutan. Selain itu, rencana tersebut menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana pembangunan jangka panjang provinsi serta rencana pembangunan jangka menengah provinsi merupakan kebijakan daerah yang saling mengacu.
    • Ayat (3) Rencana tata ruang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan visi yang lebih jauh ke depan yang merupakan matra spasial dari rencana pembangunan jangka panjang daerah. Apabila jangka waktu 20 (dua puluh) tahun rencana tata ruang berakhir, maka dalam penyusunan rencana tata ruang yang baru hak yang telah dimiliki orang yang jangka waktunya melebihi jangka waktu rencana tata ruang tetap diakui.
    • Ayat (4) Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut: perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan/atau terjadi dinamika internal provinsi yang mempengaruhi
    • Ayat (5) pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar; atau tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan tidak terjadi dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar. Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar diakibatkan terjadinya perubahan lingkungan strategis yang antara lain dikarenakan adanya bencana alam, perubahan batas teritorial, perubahan batas wilayan dan/atau perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi yang tidak mengubah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional. Peninjauan kembali dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Termasuk kebijakan nasional yang bersifat strategis antara lain pengembangan infrastuktur, pengembangan wilayah, dan pengembangan ekonomi.
    • Ayat (6) Cukup jelas.
    • Ayat (7) Cukup jelas.
    • Ayat (8) Cukup jelas.
    • Ayat (9) Cukup jelas.
  15. Pasal 24 Cukup jelas.
  16. Pasal 25
    • Ayat (1) Cukup jelas.
    • Ayat (2)
      • Huruf a Cukup jelas.
      • Huruf b Cukup jelas.
      • Huruf c Cukup jelas.
      • Huruf d Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang penyusunannya dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup.
      • Huruf e Cukup jelas.
      • Huruf f Cukup jelas.
  17. Pasal 26
    • Ayat (1)
      • Huruf a Cukup jelas.
      • Huruf b Struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai. Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten digambarkan sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten dan perletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten yang bersangkutan.
      • Huruf c Pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya yang belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi. Pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi. Rencana pola ruang wilayah kabupaten memuat rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten yang bersangkutan.
      • Huruf d Cukup jelas.
      • Huruf e Cukup jelas.
    • Ayat (2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan pembangunan dalam memanfaatkan ruang serta dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah tersebut dan sekaligus menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang, sehingga pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan selalu sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten. Rencana tata ruang kawasan perdesaan merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dapat disusun sebagai instrumen pemanfaatan ruang untuk mengoptimalkan kegiatan pertanian yang dapat berbentuk kawasan agropolitan. Rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana pembangunan jangka panjang daerah merupakan kebijakan daerah yang saling mengacu. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang kabupaten begitu juga sebaliknya.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
    • Ayat (4) Cukup jelas.
    • Ayat (5) Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:
      1. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan/atau terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar; atau
      2. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi dan tidak terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar.
    • Ayat (6) Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun atau lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dilakukan apabila strategi pemanfaatan ruang dan struktur ruang wilayah kabupaten yang bersangkutan menuntut adanya suatu perubahan yang mendasar sebagai akibat dari adanya perubahan lingkungan strategis.
      • Huruf a Cukup jelas.
      • Huruf b Cukup jelas.
      • Huruf c Cukup jelas.
      • Huruf d Termasuk kebijakan nasional yang bersifat strategis antara lain pengembangan infrastuktur, pengembangan wilayah, dan pengembangan ekonomi.
    • Ayat (7) Cukup jelas.
    • Ayat (8) Cukup jelas.
    • Ayat (9) Cukup jelas.
    • Ayat (10) Cukup jelas.
  18. Pasal 27 Cukup jelas.
  19. Pasal 34A Cukup jelas.
  20. Pasal 35 Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.
  21. Pasal 37 Cukup jelas.
  22. Pasal 48 Cukup jelas.
  23. Pasal 49 Cukup jelas.
  24. Pasal 50 Cukup jelas.
  25. Pasal 51 Cukup jelas.
  26. Pasal 52 Cukup jelas
  27. Pasal 53 Cukup jelas.
  28. Pasal 54 Cukup jelas.
  29. Pasal 60
    • Huruf a Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah. Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat, antara lain, adalah dari pemasangan peta rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan pada tempat umum, kantor kelurahan, dan/atau kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.
    • Huruf b Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.
    • Huruf c Yang dimaksud dengan “penggantian yang layak” adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    • Huruf d Cukup jelas.
    • Huruf e Cukup jelas.
    • Huruf f Cukup jelas.
  30. Pasal 61
    • Huruf a Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
    • Huruf b Memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang.
    • Huruf c Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan amplop ruang dan kualitas ruang.
    • Huruf d Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut:
      1. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau
      2. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud. Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain, adalah sumber air dan pesisir pantai.
  31. Pasal 62 Cukup jelas.
  32. Pasal 65 Cukup jelas.
  33. Pasal 68 Cukup jelas.
  34. Pasal 69 Cukup jelas.
  35. Pasal 70 Cukup jelas.
  36. Pasal 71 Cukup jelas.
  37. Pasal 72 Cukup jelas.

Pasal 19

  1. Pasal 1 Cukup jelas.
  2. Pasal 7C Cukup jelas.
  3. Pasal 8 Cukup jelas.
  4. Pasal 9 Cukup jelas.
  5. Pasal 10 Cukup jelas.
  6. Pasal 11 Cukup jelas.
  7. Pasal 12 Cukup jelas.
  8. Pasal 13 Cukup jelas.
  9. Pasal 14 "kebijakan nasional yang bersifat strategis" antara lain proyek strategis nasional atau kegiatan strategis nasional lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
  10. Pasal 15 Ayat (2) Cukup jelas.
  11. Pasal 16 Ayat (3) Cukup jelas.
  12. Pasal 17 Cukup Jelas.
  13. Pasal 18 Cukup jelas.
  14. Pasal 19 Cukup jelas.
  15. Pasal 20
    • Ayat (1) Yang dimaksud dengan "memfasilitasi", antara lain, dapat berupa kemudahan persyaratan dan pelayanan cepat.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
  16. Pasal 22 Cukup jelas.
  17. Pasal 22A
    • Ayat (1) Cukup jelas.
    • Ayat (2) Termasuk kebijakan nasional yang bersifat strategis antara lain pengembangan infrastuktur, pengembangan wilayah, dan pengembangan ekonomi.
  18. Pasal 22B Cukup jelas.
  19. Pasal 22C Cukup jelas.
  20. Pasal 26A Cukup jelas.
  21. Pasal 50 Cukup jelas.
  22. Pasal 51 Cukup jelas.
  23. Pasal 60
    • Ayat (1)
      • Huruf a Cukup jelas.
      • Huruf b Yang dimaksud dengan "wilayah penangkapan ikan secara tradisional" adalah wilayah penangkapan ikan untuk kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional.
      • Huruf c Cukup jelas.
      • Huruf d Cukup jelas.
      • Huruf e Cukup jelas.
      • Huruf f Cukup jelas.
      • Huruf g Cukup jelas.
      • Huruf h Cukup jelas.
      • Huruf i Cukup jelas.
      • Huruf j Cukup jelas.
      • Huruf k Cukup jelas.
      • Huruf l Cukup jelas.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
  24. Pasal 70 Cukup jelas.
  25. Pasal 71 Cukup jelas.
  26. Pasal 73A Cukup jelas.
  27. Pasal 75 Cukup jelas.
  28. Pasal 75A Cukup jelas.
  29. Pasal 78A Cukup jelas.

Pasal 20

  1. Pasal 1 Cukup jelas.
  2. Pasal 32 Cukup jelas.
  3. Pasal 42 Cukup jelas.
  4. Pasal 43
    • Ayat (1) Perencanaan ruang Laut merupakan suatu proses untuk menghasilkan rencana tata ruang Laut dan/atau rencana zonasi untuk menentukan struktur ruang Laut dan pola ruang Laut. Struktur ruang Laut merupakan susunan pusat pertumbuhan Kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang Laut meliputi kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, alur laut, dan kawasan strategis nasional tertentu. Perencanaan ruang Laut dipergunakan untuk menentukan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, misalnya, kegiatan perikanan, prasarana perhubungan Laut, industri maritim, pariwisata, permukiman, dan pertambangan; untuk melindungi kelestarian sumber daya Kelautan; serta untuk menentukan perairan yang dimanfaatkan untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah Laut, dan migrasi biota Laut.
      • Huruf a Perencanaan tata ruang laut nasional mencakup wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
      • Huruf b Cukup jelas.
      • Huruf c Cukup jelas.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
    • Ayat (4) Rencana zonasi kawasan strategis nasional (KSN) merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional. Rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (KSNT) merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional tertentu. Yang dimaksud dengan “kawasan antarwilayah” antara lain meliputi:
      1. teluk misalnya Teluk Tomini, Teluk Bone, dan Teluk Cendrawasih;
      2. selat misalnya Selat Makassar, Selat Sunda, dan Selat Karimata; dan
      3. Laut misalnya Laut Jawa, Laut Arafura, dan Laut Sawu.
    • Ayat (5) Cukup jelas.
    • Ayat (6) Cukup jelas.
    • Ayat (7) Cukup jelas.
    • Ayat (8) Cukup jelas.
  5. Pasal 43A
    • Ayat (1) Cukup jelas.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
    • Ayat (4) Cukup jelas.
    • Ayat (5) Perencanaan Ruang Laut menggunakan sifat komplementer antar hasil perencanaan ruang. Apabila dalam dokumen perencanaan ruang yang lebih rinci tidak terdapat alokasi ruang atau pola ruang untuk suatu kegiatan pemanfaatan ruang laut, maka menggunakan rencana tata ruang atau rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.
  6. Pasal 47 Cukup jelas.
  7. Pasal 47A Cukup jelas.
  8. Pasal 48 Cukup jelas.
  9. Pasal 49 Cukup jelas.

Pasal 21

  1. Pasal 1 Cukup jelas.
  2. Pasal 7 Cukup jelas.
  3. Pasal 12 Cukup jelas.
  4. Pasal 13
    • Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pasang surut air laut” adalah naik turunnya posisi muka air laut yang disebabkan pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Yang dimaksud dengan “garis pantai ditentukan dengan mengacu pada JKVN” adalah garis pantai dan JKVN membentuk suatu kesatuan, karena pengamatan pasang surut diperlukan dalam membangun JKVN dan JKVN diperlukan dalam menentukan garis pantai.
  5. Pasal 17
    • Ayat (1) Yang dimaksud dengan “bertahap” adalah diselenggarakan secara berjenjang, wilayah demi wilayah, skala demi skala, atau berselang waktu sesuai dengan prioritas kepentingan. Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah diselenggarakan secara teratur sesuai dengan sistem dan teknis pemetaan. Yang dimaksud dengan “wilayah yurisdiksi” adalah wilayah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
    • Ayat (2) Yang dimaksud dengan “jangka waktu tertentu” adalah jangka waktu untuk memutakhirkan IG yang ditentukan berdasarkan kondisi, teknologi, kebutuhan, prioritas, dan anggaran yang tersedia. Yang dimaksud dengan “periodik” adalah kurun waktu tertentu, misalnya setiap 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun, atau 10 (sepuluh) tahun.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
    • Ayat (4) Cukup jelas.
    • Ayat (5) Cukup jelas.
  6. Pasal 18 Cukup jelas.
  7. Pasal 22A Cukup jelas.
  8. Pasal 28
    • Ayat (1)
      • Huruf a Yang dimaksud dengan “daerah terlarang” adalah daerah yang oleh instansi yang berwenang dinyatakan terlarang pada kurun waktu tertentu.
      • Huruf b Cukup jelas.
      • Huruf c Cukup jelas.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
  9. Pasal 55 Cukup jelas.
  10. Pasal 56 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23

  1. Pasal 1 Cukup jelas.
  2. Pasal 20
    • Ayat (1) Cukup jelas.
    • Ayat (2)
      • Huruf a Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
      • Huruf b Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air .
      • Huruf c Yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.
      • Huruf d Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
      • Huruf e Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara
      • Huruf f Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.
      • Huruf g Cukup jelas.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
    • Ayat (4) Cukup jelas.
  3. Pasal 23 Cukup jelas.
  4. Pasal 24 Cukup jelas.
  5. Pasal 25
    • Huruf a Cukup jelas.
    • Huruf b Cukup jelas.
    • Huruf c Cukup jelas.
    • Huruf d Cukup jelas.
    • Huruf e Cukup jelas.
    • Huruf f Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengompensasikan dampak suatu usaha dan/atau kegiatan.
      • Ayat (1) Cukup jelas.
      • Ayat (2) Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjaring saran dan tanggapan.
      • Ayat (3) Cukup jelas.
  6. Pasal 26 Cukup jelas
  7. Pasal 27 Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain lembaga penyusun amdal atau konsultan.
  8. Pasal 28 Cukup jelas.
  9. Pasal 29 Cukup jelas.
  10. Pasal 30 Cukup jelas.
  11. Pasal 31 Cukup jelas.
  12. Pasal 32 Cukup jelas.
  13. Pasal 34 Cukup jelas.
  14. Pasal 35 Cukup jelas.
  15. Pasal 36 Cukup jelas.
  16. Pasal 37 Cukup jelas.
  17. Pasal 38 Cukup jelas.
  18. Pasal 39 Cukup jelas.
  19. Pasal 40 Cukup jelas.
  20. Pasal 55 Cukup jelas.
  21. Pasal 59
    • Ayat (1) Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapatkan izin.
    • Ayat (4) Cukup jelas.
    • Ayat (5) Cukup jelas.
    • Ayat (6) Cukup jelas.
    • Ayat (7) Cukup jelas.
    • Ayat (8) Cukup jelas.
  22. Pasal 61 Cukup jelas.
  23. Pasal 61A Cukup jelas.
  24. Pasal 63 Cukup jelas.
  25. Pasal 69 Cukup jelas.
  26. Pasal 71 Cukup jelas.
  27. Pasal 72 Cukup jelas.
  28. Pasal 73 Cukup jelas.
  29. Pasal 74 Cukup jelas.
  30. Pasal 75 Cukup jelas.
  31. Pasal 76 Cukup jelas.
  32. Pasal 77 Cukup jelas.
  33. Pasal 78 Cukup jelas.
  34. Pasal 82 Cukup jelas.
  35. Pasal 88 Cukup jelas.
  36. Pasal 93 Cukup jelas.
  37. Pasal 98 Cukup jelas.
  38. Pasal 99 Cukup jelas.
  39. Pasal 102 Cukup jelas
  40. Pasal 103 Cukup jelas.
  41. Pasal 104 Cukup jelas.
  42. Pasal 105 Cukup jelas.
  43. Pasal 110 Cukup jelas.
  44. Pasal 111 Cukup jelas.
  45. Pasal 112 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25

  1. Pasal 1 Cukup Jelas.
  2. Pasal 5 Cukup jelas.
  3. Pasal 6 Cukup jelas.
  4. Pasal 7
    • Ayat (1) Cukup jelas.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Yang dimaksud dengan “bangunan gedung adat” adalah bangunan gedung yang didirikan berdasarkan kaidah- kaidah adat atau tradisi masyarakat sesuai budayanya, misalnya bangunan rumah adat.
    • Ayat (4) Cukup jelas.
  5. Pasal 8 Cukup jelas.
  6. Pasal 9 Cukup jelas.
  7. Pasal 10 Cukup jelas.
  8. Pasal 11 Cukup jelas.
  9. Pasal 12 Cukup jelas.
  10. Pasal 13 Cukup jelas.
  11. Pasal 14 Cukup jelas.
  12. Pasal 15
    • Ayat (1) Yang dimaksud dengan “dampak penting” adalah perubahan yang sangat mendasar pada suatu lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan. Bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan adalah bangunan gedung yang dapat menyebabkan:
      1. perubahan pada sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan, yang melampaui baku mutu lingkungan menurut peraturan perundang- undangan;
      2. perubahan mendasar pada komponen lingkungan yang melampaui kriteria yang diakui berdasarkan pertimbangan ilmiah;
      3. terancam dan/atau punahnya spesies-spesies yang langka dan/atau endemik, dan/atau dilindungi menurut peraturan perundang-undangan atau kerusakan habitat alaminya;
      4. kerusakan atau gangguan terhadap kawasan lindung (seperti hutan lindung, cagar alam, taman nasional, dan suaka margasatwa) yang ditetap-kan menurut peraturan perundang-undangan;
      5. kerusakan atau punahnya benda- benda dan bangunan gedung peninggal-an sejarah yang bernilai tinggi;
      6. perubahan areal yang mempunyai nilai keindahan alami yang tinggi; dan/atau
      7. timbulnya konflik atau kontroversi dengan masyarakat dan/atau pemerintah.
    • Ayat (2) Cukup Jelas.
  13. Pasal 16 Cukup jelas.
  14. Pasal 17 Cukup jelas.
  15. Pasal 18 Cukup jelas.
  16. Pasal 19 Cukup jelas.
  17. Pasal 20 Cukup jelas.
  18. Pasal 21 Cukup jelas.
  19. Pasal 22 Cukup jelas.
  20. Pasal 23 Cukup jelas.
  21. Pasal 24 Cukup jelas.
  22. Pasal 25 Cukup jelas.
  23. Pasal 26 Cukup jelas.
  24. Pasal 27 Cukup jelas.
  25. Pasal 28 Cukup jelas.
  26. Pasal 29 Cukup jelas.
  27. Pasal 30 Cukup jelas.
  28. Pasal 31 Cukup jelas.
  29. .
  30. .
  31. .
  32. Pasal 35
    • Ayat (1) Perencanaan pembangunan bangunan gedung adalah kegiatan penyusunan rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan persyaratan teknis yang ditetapkan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan bangunan gedung adalah kegiatan pendirian, perbaikan, penambahan, perubahan, atau pemugaran konstruksi bangunan gedung dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan bangunan gedung sesuai dengan rencana teknis yang telah disusun. Pengawasan pembangunan bangunan gedung adalah kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir pekerjaan atau kegiatan manajemen konstruksi pembangunan gedung.
    • Ayat (2) Cukup jelas
    • Ayat (3) Yang dimaksud dengan “perjanjian tertulis” adalah akta otentik yang memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban setiap pihak, jangka waktu berlakunya perjanjian, dan ketentuan lain yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Kesepakatan perjanjian sebagaimana dimaksud di atas harus memperhatikan fungsi bangunan gedung dan bentuk pemanfaatannya, baik keseluruhan maupun sebagian.
    • Ayat (4) Cukup jelas.
    • Ayat (5) Yang dimaksud dengan “penyedia jasa perencana konstruksi” antara lain Arsitek, Ahli Struktur dan Ahli Mechanical, Electrical and Plumbing.
    • Ayat (6) Yang dimaksud dengan “pengujian” antara lain berupa hasil uji laboratorium, simulasi, dan/atau analisis.
    • Ayat (7) Cukup jelas.
    • Ayat (8) Prototipe telah menyesuaikan dengan kondisi geografis pada rencana lokasi bangunan gedung.
  33. Pasal 36 Cukup jelas.
  34. .........Huruf a
    • Pasal 36A
      • Ayat (1) Cukup jelas.
      • Ayat (2) Cukup jelas.
      • Ayat (3) Yang dimaksud dengan “sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah” merupakan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi bangunan gedung non-berusaha, dan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang diperuntukkan bagi bangunan
    • Huruf b Cukup jelas
    • Huruf c Cukup jelas
    • Huruf d Yang dimaksud dengan “pengujian” adalah pelaksanaan pengetesan instalasi mekanis dan elektrik bangunan gedung.
      • Ayat (5) Cukup jelas.
      • Ayat (6) Cukup jelas.
  35. Pasal 37
    • Ayat (1) Yang dimaksud “laik fungsi” yaitu berfungsinya seluruh atau sebagian dari bangunan gedung yang dapat menjamin dipenuhinya persyaratan tata bangunan, serta persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
    • Ayat (4) Cukup jelas.
    • Ayat (5) Cukup jelas.
    • Ayat (6) Cukup jelas.
  36. Pasal 37A Cukup jelas.
  37. Pasal 39
    • Ayat (1)
      • Huruf a Bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi berarti akan membahayakan keselamatan pemilik dan/atau pengguna apabila bangunan gedung tersebut terus digunakan. Dalam hal bangunan gedung dinyatakan tidak laik fungsi tetapi masih dapat diperbaiki, pemilik dan/atau pengguna diberikan kesempatan untuk memperbaikinya sampai dengan dinyatakan laik fungsi. Dalam hal pemilik tidak mampu, untuk rumah tinggal apabila tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki serta membahayakan keselamatan penghuni atau lingkungan, bangunan tersebut harus dikosongkan. Apabila bangunan tersebut membahayakan kepentingan umum, pelaksanaan pembongkarannya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
      • Huruf b Yang dimaksud “menimbulkan bahaya” adalah ketika dalam pemanfaatan bangunan gedung dan/atau lingkungannya dapat mem-bahayakan keselamatan masyarakat dan lingkungan.
      • Huruf c Cukup jelas.
      • Huruf d Cukup Jelas.
    • Ayat (2) Pemerintah Daerah menetapkan status bangunan gedung dapat dibongkar setelah mendapatkan hasil pengkajian teknis bangunan gedung yang dilaksanakan secara profesional, independen dan objektif.
    • Ayat (3) Dikecualikan bagi rumah tinggal tunggal, khususnya rumah inti tumbuh dan rumah sederhana sehat. Kedalaman dan keluasan tingkatan pengkajian teknis sangat bergantung pada kompleksitas dan fungsi bangunan gedung.
    • Ayat (4) Rencana teknis pembongkaran bangunan gedung termasuk gambar- gambar rencana, gambar detail, rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan pembongkaran, jadwal pelaksanaan, serta rencana pengamanan lingkungan.
    • Ayat (5) Cukup jelas.
  38. Pasal 40 Cukup jelas.
  39. Pasal 41
    • Ayat (1) Cukup jelas.
    • Ayat (2)
      • Huruf a Tidak dibenarkan memanfaatkan bangunan gedung yang tidak sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.
      • Huruf b Cukup jelas.
      • Huruf c Cukup jelas.
      • Huruf d Pemeriksaan secara berkala atas kelaikan fungsi bangunan gedung meliputi pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, dengan tingkatan pemeriksaan berkala disesuaikan dengan jenis konstruksi, mekanikal dan elektrikal, serta kelengkapan bangunan gedung. Pemeriksaan secara berkala dilakukan pada periode tertentu, atau karena adanya perubahan fungsi bangunan gedung, atau karena adanya bencana yang berdampak penting pada keandalan bangunan gedung, seperti kebakaran dan gempa. Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh pengkaji teknis yang kompeten dan memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundang- undangan, Huruf e Perbaikan dilakukan terhadap seluruh, bagian, komponen, atau bahan bangunan gedung yang dinyatakan tidak laik fungsi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengkaji teknis, sampai dengan dinyatakan telah laik fungsi. Huruf f Selain pemilik, pengguna juga dapat diwajibkan membongkar bangunan gedung dalam hal yang bersangkutan terikat dalam perjanjian menggunakan bangunan yang tidak laik fungsi.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
  40. Pasal 43
    • Ayat (1) Pembinaan dilakukan dalam rangka tata pemerintahan yang baik melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan sehingga setiap penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum. Pengaturan dilakukan dengan pelembagaan peraturan perundang- undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan gedung sampai dengan di daerah dan operasionalisasinya di masyarakat. Pemberdayaan dilakukan terhadap para penyelenggara bangunan gedung dan aparat Pemerintah Daerah untuk menumbuh-kembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan perannya dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang- undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
    • Ayat (2) Masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung seperti masyarakat ahli, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, masyarakat pemilik dan pengguna bangunan gedung, dan aparat pemerintah.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
  41. Pasal 44 Pengenaan sanksi tidak berarti membebaskan pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dari kewajibannya memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Yang dimaksud dengan “sanksi administratif” adalah sanksi yang diberikan oleh administrator (pemerintah) kepada pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung tanpa melalui proses peradilan karena tidak terpenuhinya ketentuan Undang-Undang ini. Sanksi administratif meliputi beberapa jenis, yang pengenaannya bergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung. Yang dimaksud dengan “nilai bangunan gedung” dalam ketentuan sanksi adalah nilai keseluruhan suatu bangunan pada saat sedang dibangun bagi yang sedang dalam proses pelaksanaan konstruksi, atau nilai keseluruhan suatu bangunan gedung yang ditetapkan pada saat sanksi dikenakan bagi bangunan gedung yang telah berdiri.
  42. Pasal 45 Sanksi administratif ini dapat bersifat alternatif kumulatif.
  43. Pasal 46 Cukup jelas.
  44. Pasal 47A Cukup jelas.

Pasal 26

  1. Pasal 1 Cukup jelas.
  2. Pasal 5 Cukup jelas.
  3. Pasal 6 Cukup jelas.
  4. Pasal 6A Cukup jelas.
  5. Pasal 13 Cukup jelas.
  6. .
  7. .
  8. Pasal 28 Cukup jelas.
  9. Pasal 34 Cukup jelas.
  10. Pasal 35
    • Ayat (1) Cukup jelas.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Yang dimaksud dengan “pengaturan” antara lain peraturan terkait penyelenggaraan profesi Arsitek yang dimaksud dengan “pemberdayaan” antara lain berupa penetapan gelar profesi Arsitek (Ar.), penetapan standar pendidikan Arsitektur, dan penetapan standar Praktik Arsitek. yang dimaksud dengan “pengawasan” antara lain pengendalian Praktik Arsitek.
    • Ayat (4) Cukup jelas.
  11. Pasal 36 Cukup jelas.
  12. Pasal 37 Cukup jelas.
  13. Pasal 38 Cukup jelas.
  14. Pasal 39 Cukup jelas.
  15. Pasal 40 Cukup jelas.
  16. Pasal 41 Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28

  1. Pasal 1 Cukup jelas.
  2. Pasal 7
    • Ayat (1)
      • Huruf a Cukup jelas.
      • Huruf b Cukup jelas.
      • Huruf c Cukup jelas.
      • Huruf d Cukup jelas.
      • Huruf e Cukup jelas.
      • Huruf f Cukup jelas.
      • Huruf g Cukup jelas.
      • Huruf h Cukup jelas.
      • Huruf i Cukup jelas.
      • Huruf j Cukup jelas.
      • Huruf k Yang dimaksud dengan “sistem pemantauan kapal perikanan” adalah salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan pemantauan kapal perikanan yang telah ditentukan, seperti sistem pemantauan kapal perikanan (vessel monitoring system/VMS).
      • Huruf l Dalam usaha meningkatkan produktivitas suatu perairan dapat dilakukan penebaran ikan jenis baru, yang kemungkinan menimbulkan efek negatif bagi kelestarian sumber daya ikan setempat sehingga perlu dipertimbangkan agar penebaran ikan jenis baru dapat beradaptasi dengan lingkungan sumber daya ikan setempat dan/atau tidak merusak keaslian sumber daya ikan.
      • Huruf m Yang dimaksud dengan “penangkapan ikan berbasis budi daya” adalah penangkapan sumber daya ikan yang berkembang biak dari hasil penebaran kembali.
      • Huruf n Cukup jelas.
      • Huruf o Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan dan lingkungannya, antara lain, dengan penanaman atau reboisasi hutan bakau, pemasangan terumbu karang buatan, pembuatan tempat berlindung atau berkembang biak ikan, peningkatan kesuburan perairan dengan jalan pemupukan atau penambahan jenis makanan, pembuatan saluran ruaya ikan, atau pengerukan dasar perairan.
      • Huruf p Cukup jelas.
      • Huruf q Yang dimaksud dengan “kawasan konservasi perairan” adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
      • Huruf r Penetapan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa dalam wilayah tersebut terjangkit wabah, dan ditetapkan langkah pencegahan terjadinya penyebaran wabah penyakit ikan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
      • Huruf s Cukup jelas.
      • Huruf t Cukup jelas.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
    • Ayat (4) Cukup jelas.
  3. Pasal 25A Cukup jelas.
  4. Pasal 26 Cukup jelas.
  5. Pasal 27 Cukup jelas.
  6. Pasal 28 Cukup jelas.
  7. Pasal 28A Cukup jelas.
  8. Pasal 30 Cukup jelas.
  9. Pasal 31 Cukup jelas.
  10. Pasal 32 Cukup jelas.
  11. Pasal 33 Cukup jelas.
  12. Pasal 35
    • Ayat (1) Dalam rangka pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan, penataan dan pengendalian terhadap pengadaan kapal baru dan/atau bekas perlu dikendalikan agar sesuai dengan daya dukung sumber daya ikan.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
  13. Pasal 35A Cukup jelas.
  14. Pasal 36 Cukup jelas.
  15. Pasal 38
    • Ayat (1) Kewajiban menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka diberlakukan bagi setiap kapal perikanan berbendera asing yang melintasi perairan Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), dan ZEEI.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
  16. Pasal 40 Cukup jelas.
  17. Pasal 41
    • Ayat (1) Cukup jelas.
    • Ayat (2)
      • Huruf a Cukup jelas.
      • Huruf b Klasifikasi pelabuhan perikanan termasuk diantaranya pelabuhan perikanan samudera, pelabuhan pelabuhan perikanan nusantara dan pelabuhan perikanan pantai.
      • Huruf c Cukup jelas.
      • Huruf d Cukup jelas.
      • Huruf e Untuk mendukung dan menjamin kelancaran operasional pelabuhan perikanan, ditetapkan batas-batas wilayah kerja dan pengoperasian dalam koordinat geografis. Dalam hal wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan berbatasan dan/atau mempunyai kesamaan kepentingan dengan instansi lain, penetapan batasnya dilakukan melalui koordinasi dengan instansi yang bersangkutan.
      • Huruf f Cukup jelas.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
    • Ayat (4) Yang dimaksud dengan “bongkar muat ikan” adalah termasuk juga pendaratan ikan.
    • Ayat (5) Cukup jelas.
  18. Pasal 42
    • Ayat (1) Yang dimaksud dengan ”syahbandar di pelabuhan perikanan” adalah syahbandar yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.
    • Ayat (2)
      • Huruf a Cukup jelas.
      • Huruf b Cukup jelas.
      • Huruf c Cukup jelas.
      • Huruf d Cukup jelas.
      • Huruf e Cukup jelas.
      • Huruf f Yang dimaksud dengan “log book” adalah laporan harian nakhoda mengenai kegiatan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan.
      • Huruf g Cukup jelas.
      • Huruf h Cukup jelas.
      • Huruf i Cukup jelas.
      • Huruf j Cukup jelas.
      • Huruf k Cukup jelas.
      • Huruf l Cukup jelas.
      • Huruf m Cukup jelas.
      • Huruf n Cukup jelas.
      • Huruf o Cukup jelas.
      • Huruf p Cukup jelas.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
    • Ayat (4) Syahbandar yang akan diangkat dimaksudkan pengusulannya terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Menteri.
    • Ayat (5) Cukup jelas.
    • Ayat (6) Cukup jelas.
  19. Pasal 43 Cukup jelas.
  20. Pasal 44 Cukup jelas.
  21. Pasal 45 Kapal perikanan yang berlayar tidak dari pelabuhan perikanan termasuk dari pelabuhan yang dibangun pihak swasta hanya dimungkinkan apabila di tempat tersebut tidak ada pelabuhan perikanan. Termasuk kapal perikanan yang berlayar tidak dari pelabuhan perikanan di antaranya kapal- kapal yang berlayar dari pelabuhan tangkahan, pelabuhan rakyat, dan pelabuhan lainnya wajib memenuhi standar laik operasi dari pengawas perikanan. Ketentuan ini hanya dimungkinkan berlaku bagi kapal perikanan yang pada daerah tersebut memang tidak ada pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan umum, dan fasilitas lainnya. Dalam hubungan ini, maka Persetujuan Berlayar dimungkinkan untuk diterbitkan oleh syahbandar setempat.
  22. Pasal 49 Cukup jelas.
  23. .
  24. .
  25. .
  26. .
  27. Pasal 94A Cukup jelas.
  28. Pasal 95 Cukup jelas.
  29. Pasal 96 Cukup jelas.
  30. Pasal 97 Cukup jelas.
  31. Pasal 98 Cukup jelas.
  32. Pasal 100B Cukup jelas. 3
  33. Pasal 101 Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30

  1. Pasal 14 Cukup jelas.
  2. Pasal 15 Cukup jelas.
  3. Pasal 17 Cukup jelas.
  4. .
  5. Pasal 18 Cukup jelas.
  6. Pasal 24 Cukup jelas.
  7. Pasal 30 Cukup jelas.
  8. Pasal 31 Cukup jelas.
  9. Pasal 35 Cukup jelas.
  10. Pasal 39 Cukup jelas.
  11. Pasal 40 Cukup jelas.
  12. Pasal 42 Cukup jelas.
  13. Pasal 43 Cukup jelas.
  14. .
  15. Pasal 47
    • Ayat (1) Yang dimaksud dengan "skala tertentu" adalah Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan sesuai dengan skala usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Yang dimaksud dengan "kapasitas pabrik tertentu" adalah kapasitas minimal unit pengolahan Hasil Perkebunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
  16. Pasal 48 Cukup jelas.
  17. Pasal 49 Cukup jelas.
  18. Pasal 50 Cukup jelas.
  19. Pasal 58 Cukup jelas.
  20. Pasal 59 Cukup jelas.
  21. Pasal 60 Cukup jelas.
  22. Pasal 64 Cukup jelas.
  23. Pasal 67
    • Ayat (1) Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup di dalamnya termasuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dari Pelaku Usaha Perkebunan. Dalam hal ini Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berkewajiban membina dan memfasilitasi pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut, khususnya kepada Pekebun.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
  24. Pasal 68 Cukup jelas.
  25. Pasal 70 Cukup jelas
  26. Pasal 74
    • Ayat (1) Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor antara lain gula tebu.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
  27. Pasal 75 Cukup jelas.
  28. Pasal 86 Cukup jelas.
  29. Pasal 93 Cukup jelas.
  30. Pasal 95 Cukup jelas.
  31. Pasal 96 Cukup jelas.
  32. Pasal 97
    • Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pembinaan teknis” adalah penerapan budi daya yang baik (good agricultural practices), penerapan pascapanen dan pengolahan yang baik (good handling practices) dan good manufacturing practices, dan penerapan pengembangan Perkebunan berkelanjutan.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
  33. Pasal 99 Cukup jelas.
  34. Pasal 102 Cukup jelas.
  35. Pasal 103 Cukup jelas.
  36. Pasal 105 Cukup jelas.
  37. Pasal 109 Cukup jelas.

Pasal 31

  1. Pasal 11
    • Ayat (1) Cukup jelas.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah antara lain mengatur mengenai bentuk formulir permohonan dan tatacara pengisiannya, serta komponen dan besarnya biaya pemrosesan permohonan, contoh surat kuasa khusus, dan bentuk surat pernyataan aman untuk varietas transgenik.
  2. Pasal 29
    • Ayat (1) Apabila dalam jangka waktu satu bulan setelah berakhirnya pengumuman, Kantor PVT belum menerima permohonan pemeriksaan tersebut, maka permohonan PVT dianggap ditarik kembali.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
  3. Pasal 40
    • Ayat (1) Hak PVT pada dasarnya dapat beralih dari, atau dialihkan oleh pemegang hak PVT kepada perorangan atau badan hukum lain. Yang dimaksud dengan “sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang” misalnya pengalihan hak PVT melalui putusan pengadilan.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
    • Ayat (4) Ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah antara lain mengatur mengenai persyaratan pengalihan, formulir permohonan pengalihan dan dokumen kelengkapannya, serta komponen dan besarnya biaya pencatatan pengalihan hak PVT.
  4. Pasal 43
    • Ayat (1) Cukup jelas.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai perjanjian lisensi meliputi hak dan kewajiban pemberi dan penerima lisensi termasuk bagian-bagian dari pelaksanaan hak PVT yang dilisensikan, jangka waktu serta bentuk perjanjian lisensi tersebut.
  5. Pasal 63 Cukup jelas.

Pasal 32

  1. Pasal 19 Cukup jelas.
  2. Pasal 32 Cukup jelas.
  3. Pasal 43 Cukup jelas.
  4. Pasal 44 Cukup jelas.
  5. Pasal 86
    • Ayat (1) Yang dimaksud dengan "skala tertentu" adalah batasan atau persentase yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pelaku Usaha dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian tertentu.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
  6. Pasal 102
    • Ayat (1) Cukup jelas.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
    • Ayat (4) Pusat data dan informasi paling sedikit menyampaikan data dan informasi mengenai Varietas Tanaman, letak dan luas wilayah, kawasan, dan unit Usaha Budi Daya Pertanian, permintaan pasar, peluang dan tantangan pasar, perkiraan produksi, perkiraan harga, perkiraan pasokan, perkiraan musim tanam dan musim panen, prakiraan iklim, Organisme pengganggu Tumbuhan serta hama dan penyakit hewan, ketersediaan Prasarana Budi Daya Pertanian, dan ketersediaan Sarana Budi Daya Pertanian.
    • Ayat (5) Cukup jelas.
    • Ayat (6) Cukup jelas.
    • Ayat (7) Cukup jelas.
  7. Pasal 107 Cukup jelas.
  8. Pasal 108 Cukup jelas.
  9. Pasal 111 Cukup jelas.

Pasal 33

  1. Pasal 15 Cukup jelas.
  2. Pasal 30
    • Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kebutuhan konsumsi” adalah besarnya rata-rata tingkat konsumsi langsung ataupun tidak langsung perkapita (termasuk kebutuhan industri) dikalikan jumlah penduduk pada waktu tertentu.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
  3. Pasal 101 Cukup jelas.

Pasal 34

  1. Pasal 15 Cukup jelas.
  2. Pasal 33 Cukup jelas.
  3. Pasal 35 Cukup jelas.
  4. Pasal 48 Cukup jelas.
  5. Pasal 49
    • Ayat (1) Pendataan dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
  6. Pasal 51 Cukup jelas.
  7. Pasal 52 Cukup jelas.
  8. Pasal 54
    • Ayat (1) Yang dimaksud dengan “persyaratan teknis minimal” adalah batasan terendah dari spesifikasi teknis yang diterapkan agar usaha hortikultura terlaksana dengan baik, jika standar baku belum ditetapkan.
    • Ayat (2) Yang dimaksud dengan “keamanan pangan produk hortikultura” adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan produk hortikultura dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
    • Ayat (4) Cukup jelas.
  9. Pasal 56
    • Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung antara usaha mikro dan/atau usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3)
      • Huruf a Cukup jelas.
      • Huruf b Cukup jelas.
      • Huruf c Cukup jelas.
      • Huruf d Cukup jelas.
      • Huruf e Cukup jelas.
      • Huruf f Yang dimaksud dengan “bentuk kemitraan lain” seperti kontrak budi daya, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing). Kontrak budi daya merupakan perjanjian jual beli dengan pemesanan pada awal penanaman. Kerja sama operasional meliputi kerja sama pembiayaan, penyediaan sarana produksi, teknis budi daya, manajemen, sampai dengan pemasaran.
    • Ayat (4) Cukup jelas.
  10. Pasal 57
    • Ayat (1) Cukup jelas.
    • Ayat (2) Yang dimaksud dengan “introduksi dalam bentuk Benih atau materi induk” adalah pemasukan Benih atau materi induk dari luar negeri untuk pertama kali dan tidak diedarkan atau diperdagangkan, melainkan untuk keperluan pemuliaan tanaman.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
    • Ayat (4) Yang dimaksud dengan “kelompok” adalah kumpulan pelaku usaha yang menyepakati suatu kegiatan, tanggung jawab atau penanganan risiko secara bersama berdasarkan kesamaan jenis usaha, kesamaan komoditas, dan/atau kesamaan ekosistem.
    • Ayat (5) Cukup jelas.
  11. Pasal 63 Cukup jelas.
  12. Pasal 68 Cukup jelas.
  13. Pasal 73 Cukup jelas.
  14. Pasal 88
    • Ayat (1)
      • Huruf a Cukup jelas.
      • Huruf b Cukup jelas.
      • Huruf c Cukup jelas.
      • Huruf d Ketentuan mengenai keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan mengacu pada perjanjian internasional Sanitary and Phitosanitary dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Penetapan “pintu masuk” bagi impor produk hortikultura dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terkait dengan masuknya OPT Karantina, keamanan hayati, spesies asing yang invasif, dan keamanan pangan.
    • Ayat (4) Cukup jelas.
  15. Pasal 90 Cukup jelas.
  16. Pasal 92 Cukup jelas.
  17. Pasal 100 Cukup jelas.
  18. Pasal 101 Cukup jelas.
  19. Pasal 122 Cukup jelas.
  20. Pasal 123 Cukup jelas.
  21. Pasal 126 Cukup jelas.
  22. Pasal 131 Cukup jelas.

Pasal 35

  1. Pasal 6
    • Ayat (1) Yang dimaksud dengan “dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara keberlanjutan”, adalah upaya yang perlu dilakukan oleh kabupaten/kota untuk memasukkan Kawasan Penggembalaan Umum dalam program pembangunan daerah.
    • Ayat (2)
      • Huruf a Cukup jelas.
      • Huruf b Yang dimaksud dengan “kastrasi” adalah tindakan mencegah berfungsinya testis dengan jalan menghilangkannya atau menghambat fungsinya.
      • Huruf c Cukup jelas.
      • Huruf d Cukup jelas.
    • Ayat (3) Yang dimaksud dengan "penetapan lahan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum" yaitu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota untuk menyediakan lahan penggembalaan umum, antara lain, misalnya tanah pangonan, tanah titisara atau tanah kas desa.
    • Ayat (4) Cukup jelas.
    • Ayat (5) Cukup jelas.
    • Ayat (6) Cukup jelas.
  2. Pasal 13 Cukup jelas.
  3. Pasal 15
    • Ayat (1)
      • Huruf a Yang dimaksud dengan "mutu genetik" adalah ekspresi keunggulan sifat individu. Yang dimaksud dengan "keragaman genetik" adalah ekspresi keunggulan variasi genetik antarindividu.
      • Huruf b Cukup jelas.
      • Huruf c Yang dimaksud dengan “kekurangan Benih" yaitu ketidak cukupan jumlah Benih (semen atau embrio) Ternak bukan asli atau lokal (eksotik) yang digunakan untuk kebutuhan pemuliaan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan/ atau mutu genetik. Yang dimaksud dengan "kekurangan Bibit" yaitu ketidakcukupan jumlah Bibit Ternak eksotik yang sebelumnya telah dikembangkan atau beradaptasi di Indonesia dalam rangka meningkatkan mutu genetik Ternak eksotik.
      • Huruf d Cukup jelas.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
  4. Pasal 16
    • Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Ternak lokal" adalah hasil persilangan antara Ternak asli luar negeri dan Ternak asli Indonesia, yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/ atau manajemen setempat.
    • Ayat (2) Ketentuan larangan terhadap pengeluaran Benih dan Bibit terbaik dimaksudkan untuk mempertahankan populasi dan mutu genetik Ternak asli dan lokal.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
    • Ayat (4) Cukup jelas.
  5. Pasal 22
    • Ayat (1) Cukup jelas.
    • Ayat (2) Cara pembuatan pakan yang baik, misalnya dalam hal proses produksi, dan pembuatan pakan harus menjamin pakan mengandung cemaran biologi, fisik, kimia di atas ambang batas maksimal yang diperbolehkan, serta memperhatikan dampak sosial akibat buangan bahan baku dan bahan ikutan yang digunakan.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
    • Ayat (4)
      • Huruf a Yang dimaksud dengan “pakan yang tidak layak dikonsumsi” dintaranya yaitu pakan yang:
        1. tidak berlabel;
        2. kedaluwarsa;
        3. kemasannya rusak, fisiknya rusak, berbau, berubah warna; dan/atau
        4. palsu, yaitu tidak memiliki nomor pendaftaran, isi tidak sesuai dengan label, menggunakan merek orang lain.
      • Huruf b Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya penyakit sapi gila (bovine spongiform encephalopathy) atau scrapie pada domba/kambing. Yang dimaksud dengan “ruminansia” adalah hewan yang memamah biak.
      • Huruf c Yang dimaksud dengan “hormon tertentu” adalah hormon sintetik. Yang dimaksud dengan “antibiotik”, antara lain, chloramphenicol dan tetracyclin.
    • Ayat (5) Cukup jelas.
  6. Pasal 29
    • Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pihak tertentu”, antara lain, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, lembaga kepabeanan, lembaga penelitian, dan lembaga pendidikan. Yang dimaksud dengan “kepentingan khusus”, antara lain, kuda untuk kavaleri, anjing untuk hewan pelacak pelaku kriminal, kelinci untuk penelitian.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
    • Ayat (4) Yang dimaksud dengan “tidak mengganggu ketertiban umum” antara lain adalah kegiatan budi daya Ternak dilakukan dengan memerhatikan kaidah agama dan/atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat serta ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (5) Cukup jelas.
  7. Pasal 30 Cukup jelas.
  8. Pasal 36B Cukup jelas.
  9. Pasal 36C Cukup jelas.
  10. Pasal 37 Yang dimaksud dengan "lndustri pengolahan Produk Hewan" adalah industri yang melakukan kegiatan penanganan dan pemrosesan hasil hewan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi, dengan memperhatikan aspek produk yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan.
  11. Pasal 52
    • Ayat (1) Cukup jelas.
    • Ayat (2)
      • Huruf a Cukup jelas.
      • Huruf b Cukup jelas.
      • Huruf c Cukup jelas.
      • Huruf d Yang dimaksud dengan “tidak memenuhi standar mutu”, yaitu, antara lain, kedaluwarsa dan/atau telah rusak atau mengalami perubahan fisik, kimiawi, dan biologik.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
  12. Pasal 54 Cukup jelas.
  13. Pasal 59 Cukup jelas.
  14. Pasal 60
    • Ayat (1) Yang dimaksud dengan “nomor kontrol veteriner (NKV)” adalah nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan. Bagi unit usaha produk hewan yang mengedarkan produk hewan segar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memasukkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau mengeluarkan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki NKV.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
  15. Pasal 62
    • Ayat (1) Kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki rumah potong hewan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan/atau halal.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
    • Ayat (4) Cukup jelas.
  16. Pasal 69
    • Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan hewan” yaitu serangkaian tindakan yang diperlukan, antara lain, untuk:
      1. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis;
      2. melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau informasi awal (prior informed-consent) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, koperatif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik;
      3. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
      4. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan; d. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner;
      5. menindaklanjuti keputusan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner; dan
      6. melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan. Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa laboratorium veteriner” adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pelayanan kesehatan hewan. Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner” adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan atau zoonosis, pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau pengujian mutu obat, residu/cemaran, mutu pakan, mutu Bibit/ Benih, dan/atau mutu produk hewan. Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa medik veteriner” adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan, seperti rumah sakit hewan, klinik hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktik dokter hewan, dan praktik konsultasi kesehatan hewan. Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan (puskeswan)” adalah layanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan ini dapat bersifat rujukan dan/atau terintegrasi dengan laboratorium veteriner dan/atau laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner.
    • Ayat (2) Kualifikasi Perizinan Berusaha antara lain meliputi:
      1. Rumah Sakit Hewan;
      2. Praktik Kedokteran Hewan; dan
      3. Laboratorium Keswan dan laboratorium Kesmavet yang diselenggarakan oleh swasta.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
  17. Pasal 72 Cukup jelas.
  18. Pasal 84 Cukup jelas.
  19. Pasal 85 Cukup jelas.
  20. Pasal 88 Cukup jelas.

Pasal 36 Cukup jelas

Pasal 37

  1. Pasal 15 Cukup jelas.
  2. Penjelasan Pasa.l 15 Cukup jelas
  3. Pasal 18
    • Ayat (1) Yang dimaksud dengan “penutupan hutan (forest coverage)” adalah penutupan lahan oleh vegetasi dengan komposisi dan kerapatan tertentu, sehingga dapat tercipta fungsi hutan antara lain iklim mikor, tata air, dan tempat hidup satwa sebagai satu Yang dimaksud dengan optimalisasi manfaat adalah kesinambungan antara manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekosistem secara lestari.
    • Ayat (2) Cukup Jelas.
    • Ayat (3) Cukup Jelas.
  4. Pasal 19
    • Ayat (1) Penelitian terpadu dilaksanakan untuk menjamin objektivitas dan kualitas hasil penelitian, maka kegiatan penelitian diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah yang mempunyai komptensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authority) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.
    • Ayat (2) Cukup Jelas.
  5. Pasal 26
    1. Ayat (1) Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan, seperti :
      1. budi daya jamur,
      2. penangkaran satwa, dan
      3. budi daya tanaman obat dan tanaman hias. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti :
        1. pemanfaatan untuk wisata alam,
        2. pemanfaatan air, dan
        3. pemanfaatan keindahan dan kenyamanan. Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan lindung adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak fungsi utama kawasan, seperti :
          1. mengambil rotan,
          2. mengambil madu, dan
          3. mengambil buah. Usaha pemanfaatan dan pemungutan di hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuh-kan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi lindung, sebagai amanah untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
    2. Ayat (2) Cukup jelas.
  6. Pasal 27 Cukup jelas.
  7. Pasal 28 Cukup jelas.
  8. Pasal 29 Cukup jelas.
  9. Pasal 30 Kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat dimaksudkan agar masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan merasakan dan mendapatkan manfaat hutan secara langsung, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka, serta sekaligus dapat menumbuhkan rasa ikut memiliki. Dalam kerjasama tersebut kearifan tradisional dan nilai-nilai keutamaan, yang terkandung dalam budaya masyarakat dan sudah mengakar, dapat dijadikan aturan yang disepakati bersama. Kewajiban Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta Indonesia bekerjasama dengan koperasi bertujuan untuk memberdayakan koperasi masyarakat setempat agar secara bertahap dapat menjadi koperasi yang tangguh, mandiri, dan profesional. Koperasi masyarakat setempat yang telah menjadi koperasi tangguh, mandiri, dan profesional diperlakukan setara dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta Indonesia. Dalam hal koperasi masyarakat setempat belum terbentuk, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta Indonesia turut mendorong segera terbentuknya koperasi tersebut.
  10. Pasal 31
    • Ayat (1) Yang dimaksud dengan “aspek kelestarian hutan” antara lain:
      1. kelestarian lingkungan,
      2. kelestarian produksi, dan
      3. terselenggaranya fungsi sosial dan budaya yang adil merata dan transparan. Yang dimaksud dengan “aspek kepastian usaha” antara lain:
        1. kepastian kawasan,
        2. kepastian waktu usaha, dan
        3. kepastian jaminan hukum berusaha.
    • Ayat (2) Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain :
      1. pembatasan luas,
      2. pembatasan jumlah izin usaha, dan
      3. penataan lokasi usaha.
  11. Pasal 32 Khusus bagi pemegang Perizinan Berusaha berskala besar, kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya, mencakup juga pengertian untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan tempat usahanya.
  12. Pasal 33
    • Ayat (1) Cukup jelas .
    • Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pengolahan hasil hutan” adalah pengolahan hulu hasil hutan.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
  13. Pasal 35
    • Ayat (1) Cukup jelas.
    • Ayat (2) Dana investasi pelestarian hutan adalah dana yang diarahkan untuk membiayai segala jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjamin kelestarian hutan, antara lain biaya konservasi, biaya per-lindungan hutan, dan biaya penanganan kebakaran hutan. Dana tersebut dikelola oleh lembaga yang dibentuk oleh dunia usaha bidang kehutanan bersama pemerintah. Pengelolaan dana dan operasionalisasi lembaga tersebut di bawah koordinasi dan pengawasan pemerintah.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
    • Ayat (4) Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain :
      1. tata cara pengenaan,
      2. tata cara pembayaran,
      3. tata cara pengelolaan,
      4. tata cara penggunaan, dan
      5. tata cara pengawasan dan pengendalian.
  14. Pasal 38
    • Ayat (1) Kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan dilarang. Kepentingan pembangunan di luar kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan.
    • Ayat (2) Cukup Jelas.
    • Ayat (3) Cukup Jelas.
    • Ayat (4) Cukup Jelas.
  15. Pasal 48
    • Ayat (1) Cukup jelas.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Kewajiban melindungi hutan oleh pemegang izin meliputi pengamanan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak, dan kebakaran.
    • Ayat (4) Cukup jelas
    • Ayat (5) Cukup jelas
    • Ayat (6) Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain :
      1. prinsip-prinsip perlindungan hutan;
      2. wewenang kepolisian khusus;
      3. tata usaha peredaran hasil hutan; dan
      4. pemberian kewenangan operasional kepada daerah.
  16. Pasal 49 Cukup jelas.
  17. Pasal 50
    • Ayat (1) Yang dimaksud dengan “orang” adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Yang dimaksud dengan “kerusakan hutan” adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.
    • Ayat (2)
      • Huruf a Yang dimaksud dengan “merambah kawasan hutan” adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
      • Huruf b Secara umum jarak tersebut sudah cukup baik untuk mengamankan kepentingan konservasi tanah dan air. Pengecualian dari ketentuan tersebut dapat diberikan oleh Menteri, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
      • Huruf c Cukup jelas.
      • Huruf d Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh peraturan perundang- undangan dalam pemberian Perizinan Berusaha.
      • Huruf e Cukup jelas.
      • Huruf f Cukup jelas.
      • Huruf g Cukup jelas.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
  18. Pasal 77 Cukup jelas.
  19. Pasal 78 Cukup jelas.
  20. Pasal 80 Cukup jelas.

Pasal 38

  1. Pasal 1 Cukup jelas.
  2. Pasal 7 Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah masyarakat setempat, masyarakat hukum adat, dan masyarakat umum. Masyarakat setempat merupakan masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau sekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial berdasarkan mata pencaharian yang bergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah. Masyarakat umum adalah masyarakat di luar masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat. Badan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi.
  3. Pasal 12
    • Huruf a Yang dimaksud dengan “Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan” adalah Perizinan untuk memanfaatkan hutan dalam kawasan hutan produksi yang berupa Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Kawasan, Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Perizinan Berusaha terkait Pemungutan Hasil Hutan Kayu, atau Perizinan Berusaha terkait Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
    • Huruf b Yang dimaksud dengan ”penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha” adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu Perizinan Berusaha yang diperoleh dari Pemerintah.
    • Huruf c Cukup jelas.
    • Huruf d Yang dimaksud dengan ”memuat” adalah memasukkan ke dalam alat angkut.
    • Huruf e Cukup jelas.
    • Huruf f Yang dimaksud dengan “alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon”, tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah alat seperti parang, mandau, golok atau alat sejenis lainnya yang dibawa oleh masyarakat setempat sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat. Huruf
    • g Cukup jelas.
    • Huruf h Cukup jelas.
    • Huruf i Cukup jelas.
    • Huruf j Cukup jelas.
    • Huruf k Cukup jelas.
    • Huruf l Cukup jelas.
    • Huruf m Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "memindahtangankan" atau “menjual Perizinan Berusaha” adalah terbatas pada pengalihan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan dari pemegang Perizinan Berusaha kepada pihak lain yang dilakukan melalui jual beli, tetapi tidak termasuk akuisisi.
  4. .
  5. .
  6. Pasal 28
    • Huruf a Cukup jelas.
    • Huruf b Cukup jelas.
    • Huruf c Yang dimaksud dengan “melindungi” adalah kegiatan yang dapat menghambat berlangsungnya proses penyidikan terhadap pelaku yang telah diketahui sebagai daftar pencarian orang (DPO), seperti menyembunyikan pelaku.
    • Huruf d Yang dimaksud dengan “membantu” adalah mereka yang dengan sengaja membantu dilakukannya kejahatan dan/atau yang dengan sengaja memberi kesempatan dan sarana untuk melakukan kejahatan pembalakan liar.
    • Huruf e Cukup jelas.
    • Huruf f Cukup jelas.
    • Huruf g Cukup jelas.
    • Huruf h Cukup jelas.
  7. Pasal 53 Cukup jelas.
  8. Pasal 54 Cukup jelas.
  9. Pasal 82
    • Ayat (1) Cukup jelas.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan” adalah orang perseorangan yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki mata pencaharian yang bergantung pada kawasan hutan
    • Ayat (4) Cukup jelas.
    • Ayat (5) Cukup jelas.
    • Ayat (6) Cukup jelas.
    • Ayat (7) Cukup jelas.
  10. Pasal 83 Cukup jelas.
  11. Pasal 84 Cukup jelas.
  12. Pasal 85 Cukup jelas.
  13. Pasal 92 Cukup jelas.
  14. Pasal 93 Cukup jelas.
  15. Pasal 96 Cukup jelas.
  16. Pasal 105 Cukup jelas.

Pasal 39 Cukup jelas.

Pasal 40

  1. Pasal 1 Cukup jelas.
  2. Pasal 4 Cukup jelas.
  3. Pasal 6
    • Huruf a Cukup jelas.
    • Huruf b Cukup jelas.
    • Huruf c Cukup jelas.
    • Huruf d Cukup jelas.
    • .
    • .
    • .
    • .
    • .
    • .
    • .
    • Huruf l Yang dimaksud dengan “Wilayah Hukum Pertambangan” adalah Seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan dan paparan benua.
    • Huruf m Cukup jelas.
    • Huruf n Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional” adalah neraca yang menggambarkan jumlah sumber daya, cadangan, dan produksi mineral dan batubara secara nasional. yang dimaksud dengan “Wilayah Hukum Pertambangan” adalah Seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan dan paparan benua.
    • Huruf o Cukup jelas.
    • Huruf p Cukup jelas.
  4. Pasal 7 Cukup jelas.
  5. Pasal 8 Cukup jelas.
  6. Pasal 35 Cukup jelas.
  7. Pasal 36 Cukup jelas.
  8. Pasal 37 Cukup jelas.
  9. Pasal 39 Cukup jelas.
  10. Pasal 43 Cukup jelas.
  11. Pasal 44 Cukup jelas.
  12. Pasal 45 Cukup jelas.
  13. Pasal 47
    • Ayat (1) Cukup jelas.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
    • Ayat (4) Yang dimaksud dengan “mineral bukan logam jenis tertentu” adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia.
    • Ayat (5) Cukup jelas
    • Ayat (6) Cukup jelas
    • Ayat (7) Cukup jelas
    • Ayat (8) Cukup jelas
    • Ayat (9) Cukup jelas
  14. Pasal 48 Cukup jelas.
  15. Pasal 67 Cukup jelas.
  16. Pasal 72 Cukup jelas.
  17. Pasal 73 Cukup jelas.
  18. Pasal 74 Cukup jelas.
  19. Pasal 76 Cukup jelas.
  20. Pasal 78 Cukup jelas.
  21. Pasal 79 Cukup jelas.
  22. Pasal 81 Cukup jelas.
  23. Pasal 82 Cukup jelas.
  24. Pasal 83 Cukup jelas.
  25. Pasal 102
    • Ayat (1) Nilai tambah dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produk akhir dari usaha pertambangan atau pemanfaatarl terhadap mineral ikutan. Nilai tambah dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produk akhir dari usaha pertambangan atau pemanfaatan terhadap mineral ikutan.
      • Huruf a. Cukup jelas.
      • Huruf b Cukup jelas.
      • Huruf c Cukup jelas.
      • Huruf d Pengembangan dan pemanfaatan batubara antara lain:
        1. peningkatan mutu batubara
        2. pembuatan briket batubara
        3. pembuatan kokas
        4. pencairan batubara
        5. gasifikasi batubara; dan/atau
        6. pencampuran batu bara dan air untuk bahan bakar (coal slurry/coal water mixture).
    • Ayat (2) Kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan energi untuk pembangkit listrik atau industri lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  26. Pasal 104 Cukup jelas.
  27. Pasal 128A
    • Ayat (1) Yang dimaksud dengan “peningkatan nilai tambah batubara” dalam ketentuan ini antara lain:
      1. pembuatan kokas (coking);
      2. pencairan batubara (coal liquefaction);
      3. gasifikasi batubara (coal gasification) termasuk underground coal gasification; dan/atau
      4. coal slurry/coal water mixture.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
  28. Pasal 134 Cukup jelas.
  29. Pasal 138A Cukup jelas.
  30. Pasal 149 Cukup jelas.
  31. Pasal 151 Cukup jelas.
  32. Pasal 152 Cukup jelas.
  33. Pasal 162 Cukup jelas.
  34. Pasal 165 Cukup jelas.
  35. Pasal 169A Cukup jelas.
  36. Pasal 170A Cukup jelas.Huruf a Pasal 172A Cukup jelas. Huruf b Pasal 172B Cukup jelas.

Pasal 41

  1. Pasal 1 Cukup jelas.
  2. Pasal 4
    • Ayat (1) Berdasarkan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud di atas adalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
  3. Pasal 4A Cukup jelas.
  4. Pasal 5 Cukup jelas.
  5. Pasal 11 Cukup jelas.
  6. Pasal 12 Cukup jelas.
  7. Pasal 23 Cukup jelas.
  8. Pasal 25 Cukup jelas.
  9. Pasal 50 Cukup jelas.
  10. Pasal 53 Cukup jelas.
  11. Pasal 55 Cukup jelas.
  12. Pasal 64A Cukup jelas.

Pasal 42

  1. Pasal 4 Cukup jelas.
  2. Pasal 5 Cukup jelas.
  3. Pasal 6
    • Huruf a Pembuatan kebijakan nasional, antara lain berupa:
      1. pembuatan dan penetapan standardisasi;
      2. penetapan kebijakan pemanfaatan dan konservasi Panas Bumi;
      3. penetapan kebijakan kerja sama dan kemitraan;
      4. penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi; dan
      5. perumusan dan penetapan tarif iuran tetap dan iuran produksi
    • Huruf b Cukup jelas.
    • Huruf c Cukup jelas.
    • Huruf d Cukup jelas.
    • Huruf e Cukup jelas.
    • Huruf f Cukup jelas.
    • Huruf g Cukup jelas.
    • Huruf h Cukup jelas
    • Huruf i Pendorongan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan nilai tambah produksi kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
  4. Pasal 7 Cukup jelas.
  5. Pasal 8 Cukup jelas.
  6. Pasal 11 Cukup jelas.
  7. .
  8. Pasal 13 Cukup jelas.
  9. Pasal 14 Cukup jelas.
  10. Pasal 15 Cukup jelas.
  11. .
  12. .
  13. .
  14. .
  15. Pasal 37 Cukup jelas.
  16. Pasal 38 Cukup jelas.
  17. Pasal 40 Cukup jelas.
  18. .
  19. Pasal 43 Cukup jelas.
  20. Pasal 46 Yang dimaksud dengan "menghalangi atau merintangi pengusahaan Panas Bumi" adalah segala bentuk tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan kerugian secara materiil.
  21. Pasal 47 Cukup jelas.
  22. Pasal 48 Cukup jelas.
  23. Pasal 49 Cukup jelas.
  24. Pasal 50 Cukup jelas.
  25. Pasal 56 Cukup jelas.
  26. Pasal 59 Cukup jelas.
  27. Pasal 60 Cukup jelas.
  28. Pasal 66 Cukup jelas.
  29. Pasal 67 Cukup jelas.
  30. Pasal 68 Cukup jelas.
  31. Pasal 69 Cukup jelas.
  32. .
  33. .
  34. .
  35. .
  36. Pasal 74 Cukup jelas.

Pasal 43

  1. Pasal 1 Cukup jelas.
  2. Pasal 3
    • Ayat (1) Mengingat tenaga listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
  3. Pasal 4
    • Ayat (1) Badan usaha milik negara dalam ketentuan ini adalah yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
    • Ayat (4) Cukup jelas.
  4. Pasal 5 Cukup jelas.
  5. Pasal 7
    • Ayat (1) Yang dimaksud dengan ”kebijakan energi nasional” adalah kebijakan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Energi.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
  6. Pasal 10 Cukup jelas.
  7. Pasal 11
    • Ayat (1) Cukup jelas.
    • Ayat (2) Pemberian prioritas kepada badan usaha milik negara merupakan perwujudan penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang semata-mata berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
    • Ayat (4) Cukup jelas.
    • Ayat (5) Cukup jelas.
  8. Pasal 13
    • Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kepentingan sendiri” adalah penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
    • Ayat (2) Yang dimaksud dengan ”lembaga/badan usaha lainnya” adalah perwakilan lembaga asing atau badan usaha asing.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
  9. Pasal 16 Cukup jelas.
  10. Pasal 18 Cukup jelas.
  11. Pasal 19 Cukup jelas.
  12. Pasal 20 Cukup jelas.
  13. Pasal 21 Dalam penetapan Perizinan Berusaha, Pemerintah memperhatikan kemampuan dalam penyediaan tenaga listrik pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha setempat. Perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik memuat, antara lain, nama dan alamat badan usaha, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan usaha, syarat teknis, dan ketentuan sanksi.
  14. Pasal 22 Cukup jelas.
  15. Pasal 23 Cukup jelas.
  16. Pasal 24 Cukup jelas.
  17. Pasal 25 Cukup jelas.
  18. Pasal 27 Cukup jelas.
  19. Pasal 28
    • Huruf a Cukup jelas.
    • Huruf b Cukup jelas.
    • Huruf c Cukup jelas.
    • Huruf d Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia.
  20. Pasal 29
    • Ayat (1) Cukup jelas.
    • Ayat (2)
      • Huruf a Cukup jelas.
      • Huruf b Yang dimaksud dengan ”instalasi tenaga listrik milik konsumen” adalah instalasi tenaga listrik setelah alat pengukur atau alat pembatas penggunaan tenaga listrik.
      • Huruf c Cukup jelas.
      • Huruf d Cukup jelas.
      • Huruf e Cukup jelas.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
    • Ayat (4) Cukup jelas.
  21. Pasal 30
    • Ayat (1) Cukup jelas.
    • Ayat (2) Ganti rugi hak atas tanah termasuk untuk sisa tanah yang tidak dapat digunakan oleh pemegang hak sebagai akibat dari penggunaan sebagian tanahnya oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Yang dimaksud dengan ”secara langsung” adalah penggunaan tanah untuk pembangunan instalasi tenaga listrik, antara lain, pembangkitan, gardu induk, dan tapak menara transmisi.
    • Ayat (3) Secara tidak langsung dalam ketentuan ini antara lain penggunaan tanah untuk lintasan jalur transmisi.
    • Ayat (4) Cukup jelas.
    • Ayat (5) Cukup jelas.
    • Ayat (6) Cukup jelas.
  22. Pasal 32 Cukup jelas.
  23. Pasal 33
    • Ayat (1) Pengertian harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik. Pengertian harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.
    • Ayat (2) Dalam memberikan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, Pemerintah memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha.
  24. Pasal 34
    • Ayat (1) Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain, biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh), biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVArh), dan/atau biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
  25. Pasal 35 Cukup jelas.
  26. Pasal 37 Cukup jelas.
  27. Pasal 44 Cukup jelas.
  28. Pasal 45 Cukup jelas.
  29. Pasal 46 Cukup jelas.
  30. Pasal 47 Cukup jelas.
  31. Pasal 48 Cukup jelas.
  32. Pasal 49 Cukup jelas.
  33. Pasal 50 Cukup jelas.
  34. Pasal 52 Cukup Jelas
  35. Pasal 54 Cukup jelas.

Pasal 44

  1. Pasal 2A Cukup jelas.
  2. Pasal 4
    • Ayat (1) Yang di maksud dengan “Bahan Pengawas” adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
  3. Pasal 9
    • Ayat (1) Badan Pelaksana diberi wewenang penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi bahan galian nuklir yang bersifat nonkomersial. Dalam melaksanakan wewenang ini Badan Pelaksana dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negera, koperasi, badan swasta, atau badan lain. Bentuk kerjasama itu diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. Yang dimaksud dengan “badan lain” dalam pasal ini adalah instansi.
    • Ayat (2) Cukup jelas.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
  4. Pasal 9A Cukup jelas.
  5. Pasal 10 Cukup jelas.
  6. Pasal 14
    • Ayat (1) Pengawasan ini perlu dilakukan mengingat bahwa tenaga nuklir itu selain bermanfaat juga mempunyai bahaya radiasi. Pengawasan ini dimaksudkan agar bahaya itu tidak terjadi.
    • Ayat (2) Yang dimaksud dengan “peraturan” yaitu bahwa pemerintah dalam melakukan pengawasan mengeluarkan peraturan di bidang keselamatan nuklir agar tujuan pengawasan tercapai. Yang dimaksud dengan “perizinan” yaitu bahwa Pemerintah mengeluarkan instrumen perizinan untuk mengendalikan kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. Yang dimaksud dengan “inspeksi” adalah kegiatan pemeriksaan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan tenaga nuklir dengn peraturan yang ditetapkan.
  7. Pasal 17
    • Ayat (1) Yang dimaksud dengan “hal-hal tertentu” adalah pemanfaatan zat, alat, atau benda yang pancaran radiasi dan aktivitasnya lebih kecil daripada pancaran radiasi dan aktivitas yang seharusnya memiliki izin, antara lain, alat navigasi, jam, kaos lampu petromaks, dan pendeteksi asap.
    • Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pembangunan” adalah termasuk penentuan tapak dan konstruksi instalasi nuklir.
    • Ayat (3) Cukup jelas.
    • Ayat (4) Cukup jelas.
  8. Pasal 18 Cukup jelas.
  9. Pasal 20
    • Ayat (1) Inspeksi dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap ditaatinya syarat- syarat dalam perizinan dan peraturan perundangundangan di bidang keselamatan nuklir. Ayat (2) Cukup jelas. 10. Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas.
    • Ayat (2) Penentuan tempat penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat tinggi perlu ditetapkan oleh Pemerintah karena menyangkut perubahan suatu daerah yang semula dapat dimanfaatkan menjadi suatu daerah yang sama sekali tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Limbah radioaktif yang berasal dari luar negeri tidak diizinkan disimpan di wilayah hukum Republik Indonesia.
  10. .
  11. Pasal 41 Cukup jelas.

BERSAMBUNG... Selanjutnya masih ada pasal 45 dan seterusnya

Dowload RUU Omnibus Law Cipta Kerja disini

Share This :

Tentang Pemilik
rega
Author: regaWebsite: https://www.a-rega.comEmail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Sekilas Tentang Pemilik.
Melalui personal website ini, saya mempublikasikan semua postingan dengan penuh rasa tanggung jawab dan memegang teguh prinsip seorang publisher. https://www.a-rega.com merupakan personal website yang dikelola secara mandiri untuk semua kalangan.
Postingan Terbaru :

Postingan Terkait
Copyright © 2012. Rega. All Right Reserved - Designed Modified By Rega