BAB 9 Kawasan Ekonomi RUU OMNIBUS LAW

Share This :

BAB 9

KAWASAN EKONOMI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 140

Untuk menciptakan pekerjaan dan mempermudah pelaku usaha dalam melakukan investasi, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana diubah dengan Undang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775); dan
  3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054).

Pasal 141

Kawasan Ekonomi terdiri dari:

  1. Kawasan Ekonomi Khusus; dan
  2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Bagian Kedua

Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 142

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) diubah:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, dan angka 7 diubah dan disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 8 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
  2. Zona adalah area di dalam KEK dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya.
  3. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.
  4. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi, atau lebih dari satu provinsi, untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.
  5. Administrator adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK.
  6. Badan Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
  7. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di KEK.
  8. Penyelenggara KEK adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha yang membangun dan/atau mengelola KEK.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

  1. Kegiatan usaha di KEK terdiri atas:
    1. Produksi dan pengolahan;
    2. Logistik dan distribusi;
    3. pengembangan teknologi;
    4. pariwisata;
    5. pendidikan;
    6. kesehatan;
    7. energi; dan/atau
    8. ekonomi lain.
  2. Kegiatan ekonomi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Dewan Nasional.
  3. Pelaksanaan Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan zonasi di KEK.
  4. Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja.
  5. Di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK memenuhi kriteria:

  1. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;
  2. mempunyai batas yang jelas; dan
  3. lahan yang diusulkan menjadi KEK telah dikuasai sebagian atau seluruhnya.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

  1. Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh:
    1. Badan Usaha; atau
    2. Pemerintah Daerah.
  2. Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. Badan Usaha Milik Negara;
    2. Badan Usaha Milik Daerah;
    3. koperasi;
    4. badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas; atau
    5. badan usaha patungan atau konsorsium.
  3. Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    1. pemerintah provinsi; atau
    2. pemerintah kabupaten/kota.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

  1. Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
  2. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan paling sedikit:
    1. peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
    2. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi;
    3. rencana dan sumber pembiayaan;
    4. persetujuan Lingkungan;
    5. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial;
    6. jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis; dan
    7. penguasaan lahan atas sebagian atau seluruh dari lahan usulan KEK.

6. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Pemerintah Daerah wajib mendukung KEK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Setelah KEK ditetapkan:

  1. Badan Usaha yang mengusulkan KEK ditetapkan sebagai pembangun dan pengelola KEK;
  2. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai pengusul menetapkan Badan Usaha untuk membangun dan mengelola KEK.

8. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

  1. Pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat bersumber dari:
    1. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
    2. swasta;
    3. kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta; dan/atau
    4. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Dewan Nasional dapat menetapkan kebijakan tersendiri dalam kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

  1. Dewan Nasional diketuai oleh menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan beranggotakan menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
  2. Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Jenderal Dewan Nasional.
  3. Ketentuan mengenai Dewan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Dewan Nasional bertugas:

  1. menetapkan strategi dan kebijakan umum pembentukan dan pengembangan KEK;
  2. membentuk Administrator;
  3. menetapkan standar pengelolaan di KEK;
  4. melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK;
  5. memberikan rekomendasi pembentukan KEK;
  6. mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang;
  7. menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan
  8. memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.

12. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

  1. Dewan Kawasan dapat dibentuk pada provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai KEK sesuai kebutuhan.
  2. Dalam hal suatu KEK wilayahnya mencakup lebih dari 1 (satu) provinsi dapat dibentuk satu Dewan Kawasan.
  3. Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Dewan Nasional kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
  4. Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Dewan Nasional.
  5. Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Kawasan, dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan.

13. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Dewan Kawasan bertugas:

  1. melaksanakan strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional dalam pembentukan dan pengembangan KEK;
  2. mengawasi pelaksanaan tugas Administrator KEK;
  3. menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK di wilayah kerjanya;
  4. menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap akhir tahun; dan
  5. menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat permasalahan strategis kepada Dewan Nasional.

15. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

  1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dewan Kawasan dapat:
    1. meminta penjelasan Administrator KEK mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK;
    2. meminta masukan dan/atau bantuan kepada instansi Pemerintah Pusat atau para ahli sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
    3. melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

16. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

  1. Administrator bertugas untuk menyelenggarakan:
    1. Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya yang diperlukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha;
    2. pelayanan non perizinan yang diperlukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha; dan
    3. pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK.
  2. Pelaksanaan tugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
  3. Dalam hal Administrator belum mampu menyelenggarakan perizinan dan/atau non perizinan, Administrator dibantu oleh pejabat atau petugas dari kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Administrator menyampaikan laporan kepada Dewan Nasional melalui Dewan Kawasan.
  5. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan juga kepada menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, dan/atau bupati/wali kota yang terkait sesuai dengan kewenangannya.

17. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, Administrator berwenang untuk mendapatkan laporan atau penjelasan dari Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha mengenai kegiatannya.

18. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni:

a. Pasal 24A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

  1. Pelaksanaan tugas Administrator dilakukan sesuai dengan tata kelola pemerintahan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Administrator dapat dijabat oleh aparatur sipil negara atau non aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dipilih secara selektif sesuai dengan kriteria dan kualifikasi yang ditentukan oleh Dewan Nasional.

b. Pasal 24B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24B Ketentuan lebih lanjut mengenai Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 24A diatur dengan Peraturan Pemerintah.

c. Pasal 24C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24C

  1. Administrator dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
  2. Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

19. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

  1. Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional; Dewan Kawasan, dan Administrator KEK memperoleh pembiayaan yang bersumber dari:
    1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
    3. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

20. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

  1. Badan Usaha yang melakukan pembangunan dan pengelolaan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bertugas:
    1. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana di dalam KEK;
    2. menyelenggarakan pengelolaan pelayanan sarana dan prasarana kepada pelaku usaha; dan
    3. menyelenggarakan promosi.
  2. Penyelenggaraan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan secara terpadu dengan promosi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan/atau Pemerintah Daerah terkait.

21. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

  1. Di dalam KEK berlaku ketentuan larangan impor dan ekspor yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Atas impor barang ke KEK belum diberlakukan ketentuan pembatasan.
  3. Bagi barang yang membahayakan Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan (K3L) dapat dikenai pembatasan apabila barang dimaksud bukan merupakan bahan baku bagi kegiatan usaha dan institusi teknis terkait secara khusus memberlakukan ketentuan pembatasan di KEK.
  4. Pelaksanaan ketentuan mengenai impor dan ekspor dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional.
  5. Pemerintah Pusat mengembangkan sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

22. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

  1. Setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.
  2. Selain fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tambahan fasilitas Pajak Penghasilan sesuai dengan jenis kegiatan usaha di KEK.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

23. Ketentuan Pasal 31 dihapus.

24. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

  1. Impor barang ke KEK diberikan fasilitas berupa:
    1. pembebasan atau penangguhan bea masuk;
    2. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi;
    3. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk barang kena pajak; dan
    4. tidak dipungut Pajak Penghasilan impor.
  2. Penyerahan Barang Kena Pajak berwujud dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Tempat Penimbunan Berikat ke KEK diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
  3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud serta Jasa Kena Pajak di KEK diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
  4. Penyerahan Barang Kena Pajak berwujud, Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan Jasa Kena Pajak dari KEK ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kecuali ditujukan ke Kawasan atau pihak yang mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
  5. Ketentuan mengenai kriteria dan rincian Barang Kena Pajak berwujud, Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

25. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 32A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

  1. Impor barang konsumsi ke KEK yang kegiatan utamanya bukan produksi dan pengolahan diberikan fasilitas:
    1. bagi barang konsumsi yang bukan Barang Kena Cukai dengan jumlah dan jenis tertentu sesuai dengan bidang usahanya diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor; dan
    2. bagi barang konsumsi yang berupa Barang Kena Cukai dikenakan cukai dan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
  2. Barang konsumsi asal impor yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean, dilunasi bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai bagi Barang Kena Cukai.

26. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 33A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

  1. Administrator dapat ditetapkan untuk melakukan kegiatan pelayanan kepabeanan mandiri berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
  2. Pengawasan dan pelayanan atas perpindahan barang di dalam KEK, menggunakan teknologi informasi yang terhubung dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

27. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

  1. Setiap wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
  3. Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain.

28. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

  1. Di KEK diberikan kemudahan, percepatan, dan prosedur khusus dalam memperoleh hak atas tanah, pemberian perpanjangan, dan/atau pembaharuannya.
  2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Nasional.

29. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 37A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

  1. Tanah dalam KEK dapat ditetapkan sebagai insentif kepada Pelaku Usaha.
  2. Dewan Nasional dapat menetapkan acuan harga jual atau sewa tanah di KEK.

30. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

  1. Di KEK diberikan kemudahan dan keringanan di bidang Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing, serta diberikan fasilitas keamanan.
  2. Ketentuan mengenai kemudahan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

31. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 38A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Terhadap KEK yang menyelenggarakan kegiatan usaha yang terkait dengan perindustrian, penetapan KEK sekaligus sebagai penetapan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang perindustrian.

32. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

  1. Selain pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 39, Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK dapat diberikan fasilitas dan kemudahan lain yang ditetapkan oleh Dewan Nasional.
  2. Ketentuan mengenai bentuk fasilitas dan kemudahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberiannya diatur oleh instansi yang berwenang.

33. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris diberikan sekali dan berlaku selama TKA yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.

34. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

  1. Di KEK dapat dibentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus oleh gubernur.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

35. Ketentuan Pasal 44 dihapus.

36. Ketentuan Pasal 45 dihapus.

37. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Pada perusahaan yang telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh dibuat perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha.

38. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

  1. Pada saat Undang-Undang ini berlaku, sebagian atau seluruh Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yaitu Batam, Bintan, dan Karimun, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775), sebelum atau sesudah jangka waktu yang ditetapkan berakhir, dapat ditetapkan menjadi KEK.
  2. Penetapan sebagian atau seluruh Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun menjadi KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun.
  3. Dalam hal Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan menjadi KEK, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
  4. Ketentuan mengenai pengusulan dan penetapan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  5. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang tidak ditetapkan menjadi KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang lokasinya terpisah dari permukiman penduduk, dapat diterapkan ketentuan lalu lintas barang dan/atau diberikan fasilitas dan kemudahan KEK.
  6. Ketentuan mengenai pengusulan dan penetapan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerapan ketentuan lalu lintas barang dan/atau pemberian fasilitas dan kemudahan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Paragraf 1

Umum

Pasal 143

  1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b terdiri dari:
    1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
    2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
  2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
    1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
    2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan; dan
    3. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

Paragraf 2

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Pasal 144

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana diubah dengan Undang Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775) diubah:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

  1. Presiden menetapkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di daerah, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

  1. Dewan Kawasan membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan.
  2. Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan.
  3. Badan Pengusahaan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Pengusahaan dan, penetapan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

  1. Untuk memperlancar kegiatan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Pengusahaan diberi wewenang mengeluarkan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

  1. Barang yang terkena ketentuan larangan, dilarang dimasukkan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
  2. Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan.
  3. Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat memasukkan barang ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang berhubungan dengan kegiatan usahanya.
  4. Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, dan pembebasan pajak penjualan atas barang mewah.
  5. Fasilitas sebagaimanan dimaksud ayat (4) termasuk juga pembebasan cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang cukai.
  6. Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke Daerah Pabean diberlakukan tata laksana kepabeanan di bidang impor dan ekspor dan ketentuan di bidang cukai.
  7. Pemasukan barang konsumsi dari luar Daerah Pabean untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diberikan pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah.
  8. Jumlah dan jenis barang yang diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Badan Pengusahaan.

Paragraf 3

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Pasal 145

Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

  1. Barang-barang yang terkena ketentuan larangan, dilarang dimasukkan ke Kawasan Sabang.
  2. Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.
  3. Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat memasukan barang ke Kawasan Sabang yang berhubungan dengan kegiatan usahanya.
  4. Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang melalui pelabuhan dan bandar Udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, dan pembebasan pajak penjualan atas barang mewah.
  5. Fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (4) termasuk juga pembebasan cukai sesuai dengan ketentuan perundang- undangan di bidang cukai.
  6. Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang ke Daerah Pabean diberlakukan tata laksana kepabeanan di bidang impor dan ekspor dan ketentuan di bidang cukai.
  7. Pemasukan barang konsumsi dari luar Daerah Pabean untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Sabang diberikan pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah.
  8. Jumlah dan jenis barang yang diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.

Share This :

Tentang Pemilik
rega
Author: regaWebsite: https://www.a-rega.comEmail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Sekilas Tentang Pemilik.
Melalui personal website ini, saya mempublikasikan semua postingan dengan penuh rasa tanggung jawab dan memegang teguh prinsip seorang publisher. https://www.a-rega.com merupakan personal website yang dikelola secara mandiri untuk semua kalangan.
Postingan Terbaru :

Postingan Terkait
Copyright © 2012. Rega. All Right Reserved - Designed Modified By Rega