BAB 8 Pengadaan Lahan RUU OMNIBUS LAW

Share This :

BAB 8

PENGADAAN LAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 120

Dalam rangka memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pengadaan lahan untuk kepentingan penciptaan kerja, Undang- Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); dan
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068).

Bagian Kedua

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 121

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) diubah:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

  1. Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.
  2. Dalam hal objek pengadaan tanah masuk dalam kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, status tanahnya berubah pada saat penetapan lokasi.
  3. Perubahan status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berubah menjadi kawasan yang sesuai dengan peruntukannya pada saat penetapan lokasi.
  4. Perubahan obyek pengadaan tanah yang masuk dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khususnya untuk proyek prioritas Pemerintah Pusat, dilakukan melalui mekanisme:
    1. pelepasan Kawasan Hutan, dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh instansi; atau
    2. pelepasan Kawasan Hutan atau Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh swasta.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

  1. Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:
    1. pertanahan dan keamanan nasional;
    2. jalan umum, jalan tol terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
    3. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
    4. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
    5. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
    6. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
    7. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
    8. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
    9. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
    10. fasilitas keselamatan umum;
    11. tempat pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
    12. fasilias sosial, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau publik;
    13. cagar alam dan cagar budaya;
    14. Kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Desa;
    15. penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus.
    16. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
    17. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
    18. pasar umum dan lapangan parkir umum;
    19. Kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas;
    20. Kawasan Ekonomi Khusus yang diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
    21. Kawasan Industri yang diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
    22. Kawasan Pariwisata yang diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
    23. Kawasan lainnya yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.
  2. Kawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w, ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

  1. Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dengan melibatkan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah/instansi yang bersangkutan.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

  1. Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari: a. Pihak yang Berhak; b. Pengelola; dan c. Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah.
  2. Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak, Pengelola, pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan untuk Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati.
  3. Pelibatan Pihak yang Berhak, Pengelola, dan pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak, Pengelola, dan pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah atas lokasi rencana pembangunan.
  4. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.
  5. Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur.
  6. Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah.
  7. Dalam hal Pihak yang Berhak, pengelola, dan pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah tidak menghadiri konsultasi publik setelah diundang 3 (tiga) kali secara patut, dianggap menyetujui rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  8. Ketentuan lebih lanjut mengenai Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni:

a. Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

  1. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.
  2. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kesesuaian tata ruang wilayah.

b. Pasal 19B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19B

Dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya kurang dari 5 (lima) hektar antara pihak yang berhak dengan instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (1), penetapan lokasi dilakukan oleh Bupati/Wali kota.

c. Pasal 19C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19C

Setelah penetapan lokasi pengadaan tanah tidak diperlukan lagi persyaratan:

  1. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  2. pertimbangan teknis;
  3. di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan;
  4. di luar kawasan gambut/sepadan pantai; dan
  5. analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

  1. Penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) atau Pasal 22 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  2. Permohonan Perpanjangan waktu penetapan lokasi disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku penetapan lokasi berakhir.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

  1. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
    1. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan
    2. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
  2. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
  3. Pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh surveyor berlisensi.

8. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

  1. Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
  2. Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Pertanahan disertai dengan berita acara.
  3. Besarnya nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar untuk menetapkan bentuk ganti kerugian.
  4. Musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah bersama dengan Penilai dengan para pihak yang berhak.

9. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

  1. Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
    1. uang;
    2. tanah pengganti;
    3. pemukiman kembali;
    4. kepemilikan saham; atau
    5. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

10. Penjelasan Pasal 40 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.

11. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

  1. Dalam hal Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat.
  2. Penitipan ganti kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan juga terhadap:
    1. Pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau
    2. Obyek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian:
      1. sedang menjadi obyek perkara di pengadilan;
      2. masih dipersengketakan kepemilikannya;
      3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
      4. menjadi jaminan di Bank.
  3. Pengadilan negeri paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja wajib menerima penitipan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

12. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

  1. Pelepasan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan Ganti Kerugian, kecuali:
    1. Objek Pengadaan Tanah yang dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan;
    2. Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
    3. Objek Pengadaan Tanah kas desa;
  2. Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk tanah dan/atau bangunan atau relokasi.
  3. Ganti Kerugian atas objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
  4. Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
  5. Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan atas hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
  6. Nilai Ganti Kerugian atas objek pengadanan tanah berupa harta benda wakaf ditentukan sama dengan nilai hasil penilaian Penilai atas harta benda wakaf yang diganti.

Bagian Ketiga

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 122

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) diubah:

1. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

  1. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
  2. Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

2. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

  1. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
  2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk:
    1. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana;
    2. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana;
    3. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana;
    4. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
    5. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana;
    6. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana;
    7. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana;
    8. mengambil sidik jari dan identitas orang;
    9. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana;
    10. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
    11. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana;
    12. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana;
    13. menghentikan proses penyidikan;
    14. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan
    15. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.
  3. Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
  4. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
  5. Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.

3. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berkut:

Pasal 73

Setiap pejabat Pemerintah yang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagian Keempat

Pertanahan

Paragraf 1

Bank Tanah

Pasal 123

  1. Pemerintah Pusat membentuk badan bank tanah.
  2. Badan bank tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan khusus yang mengelola tanah.
  3. Kekayaan badan bank tanah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.
  4. Badan bank tanah berfungsi mela ksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

Pasal 124

Badan bank tanah menjamin ketersediaan Tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, untuk:

  1. kepentingan umum;
  2. kepentingan sosial;
  3. kepentingan pembangunan;
  4. pemerataan ekonomi;
  5. konsolidasi lahan; dan
  6. Reforma Agraria

Pasal 125

Badan bank tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat transparan dan akuntabel.

Pasal 126

Sumber kekayaan badan bank tanah dapat berasal dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. pendapatan sendiri;
  3. penyertaan modal; dan
  4. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

  1. Tanah yang dikelola badan bank tanah diberikan hak pengelolaan.
  2. Hak atas tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.
  3. Jangka waktu hak atas tanah diatas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama 90 (sembilan puluh) tahun.
  4. Dalam rangka mendukung investasi, pemegang hak pengelolaan badan bank tanah diberikan kewenangan untuk:
    1. melakukan penyusunan rencana zonasi ;
    2. membantu memberikan kemudahan Perizinan Berusaha/ persetujuan;
    3. melakukan pengadaan tanah; dan
    4. menentukan tarif pelayanan.

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan badan bank tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Penguatan Hak Pengelolaan

Pasal 129

Hak Pengelolaan merupakan Hak Menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya.

Pasal 130

  1. Sebagian kewenangan Hak Menguasai dari Negara berupa Tanah dapat diberikan Hak Pengelolaan kepada:
    1. instansi Pemerintah Pusat;
    2. Pemerintah Daerah;
    3. Badan bank tanah;
    4. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
    5. Badan hukum milik negara/daerah; atau
    6. Badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
  2. Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan untuk:
    1. menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah sesuai dengan rencana tata ruang;
    2. menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian tanah Hak Pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
    3. menentukan tarif dan menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan dari pihak ketiga sesuai dengan perjanjian.
  3. Pemberian Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas Tanah Negara dengan keputusan pemberian hak di atas Tanah Negara.
  4. Hak Pengelolaan dapat dilepaskan kepada pihak yang memenuhi syarat.

Pasal 131

  1. Penyerahan pemanfaatan bagian Tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b dilakukan dengan perjanjian pemanfaatan Tanah.
  2. Di atas Tanah Hak Pengelolaan yang pemanfaatannya diserahkan kepada pihak ketiga baik sebagian atau seluruhnya, dapat diberikan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan/atau Hak Pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Dalam keadaan tertentu, pemegang Hak Pengelolaan dapat memberikan rekomendasi pemberian Hak Atas Tanah pertama kali dan perpanjangan diberikan sekaligus atas persetujuan Pemerintah Pusat.
  4. Dalam hal Hak Atas Tanah yang berada di atas Hak Pengelolaan telah berakhir, tanahnya kembali menjadi Tanah Hak Pengelolaan.

Pasal 132

  1. Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat membatalkan dan/atau mencabut Hak Pengelolaan sebagian atau seluruhnya.
  2. Tata cara pembatalan Hak Pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Pasal 133

  1. Dalam hal bagian bidang Tanah Hak Pengelolaan diberikan dengan Hak Milik, bagian bidang Tanah Hak Pengelolaan tersebut hapus dengan sendirinya.
  2. Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan untuk keperluan rumah umum dan keperluan transmigrasi.

Pasal 134

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan, dalam waktu tertentu dilakukan evaluasi pemanfaatan hak atas tanah.

Pasal 135

Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Pengelolaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Satuan Rumah Susun untuk Orang Asing

Pasal 136

Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Hak Milik Sarusun merupakan hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Pasal 137

  1. Hak Milik Sarusun dapat diberikan kepada:
    1. warga negara Indonesia;
    2. badan hukum Indonesia;
    3. warga negara asing yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; atau
    5. perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia
  2. Hak Milik Sarusun dapat beralih atau dialihkan dan dijaminkan.
  3. Hak Milik Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijaminkan dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

  1. Rumah susun dapat dibangun di atas Tanah:
    1. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Tanah Negara; atau
    2. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Tanah Hak Pengelolaan.
  2. Pemberian Hak Guna Bangunan bagi rumah susun dapat diberikan sekaligus dengan perpanjangan haknya, setelah mendapat sertifikat laik fungsi.

Paragraf 4

Pemberian Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah

Pasal 139

  1. Tanah atau ruang yang terbentuk pada ruang atas dan/atau bawah Tanah dan digunakan untuk kegiatan tertentu dapat diberikan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan.
  2. Batas kepemilikan Tanah pada ruang atas Tanah oleh pemegang hak atas tanahnya diberikan sesuai dengan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan rencana tata ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Batas kepemilikan Tanah pada ruang bawah Tanah oleh pemegang hak atas tanahnya diberikan sesuai dengan batas kedalaman pemanfaatan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Penggunaan dan pemanfaatan Tanah pada ruang atas dan/atau bawah Tanah oleh pemegang hak yang berbeda, dapat diberikan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Tanah pada ruang atas Tanah dan/atau ruang di bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden

Share This :

Tentang Pemilik
rega
Author: regaWebsite: https://www.a-rega.comEmail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Sekilas Tentang Pemilik.
Melalui personal website ini, saya mempublikasikan semua postingan dengan penuh rasa tanggung jawab dan memegang teguh prinsip seorang publisher. https://www.a-rega.com merupakan personal website yang dikelola secara mandiri untuk semua kalangan.
Postingan Terbaru :

Postingan Terkait
Copyright © 2012. Rega. All Right Reserved - Designed Modified By Rega