BAB 5 Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perkoperasian

Share This :

BAB 5

KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH SERTA PERKOPERASIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 93

Untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMK-M, serta Perkoperasian, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); dan
  3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).

Bagian Kedua

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 94

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) diubah:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

  1. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling sedikit memuat indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, dan jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Penjelasan Pasal 35 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.

Bagian Ketiga

Basis Data Tunggal

Pasal 95

  1. Pemerintah Pusat melakukan pendataan UMK-M.
  2. Hasil pendataan sebagai basis data tunggal UMK-M.
  3. Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan mengenai UMK-M
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data tunggal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 96

  1. Pemerintah Pusat mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil melalui sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait.
  2. Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang terkait dalam suatu rantai produk umum, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa atau menggunkaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi mulai dari tahap pendirian/legalisasi, pembiayaan, penyediaan bahan baku, proses produksi, kurasi, dan pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil melalui perdagangan elektronik/non elektronik.
  3. Penentuan lokasi Klaster Usaha Mikro dan Kecil disusun dalam program Pemerintah dengan memperhatikan strategi penentuan lokasi usaha.
  4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam menyediakan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.
  5. Pemerintah dalam menyediakan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan fasilitas yang meliputi aspek produksi, infrastruktur, rantai nilai, pendirian badan hukum, sertifikasi dan standardisasi, promosi, pemasaran, digitalisasi, serta penelitian dan pengembangan.
  6. Pemerintah Pusat mengkoordinasikan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster.
  7. Pemerintah Pusat melakukan evaluasi perencanaan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster.
  8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Kemitraan

Pasal 97

  1. Pemerintah Pusat memfasilitasi kemitraan usaha menengah dan besar dengan Usaha Mikro dan Kecil dalam rantai pasok.
  2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Kemudahan Perizinan Berusaha

Pasal 98

  1. Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat berperan aktif melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecil.
  2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian nomor induk berusaha melalui Perizinan Berusaha secara elektronik.
  3. Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha.
  4. Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Perizinan Berusaha, izin edar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
  5. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap pemenuhan standar izin edar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
  6. Dalam hal kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kriteria risiko tinggi terhadap kesehatan, keamanan dan keselamatan serta lingkungan, selain memiliki nomor induk berusaha, Usaha Mikro dan Kecil wajib memiliki sertifikasi standar dan/atau izin.
  7. Pemerintah Pusat memfasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  8. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan fasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Insentif Fiskal dan Pembiayaan

Pasal 99

  1. Dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah, usaha mikro diberikan kemudahan/ penyederhanaan administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
  2. Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Usaha Mikro dan Kecil dapat diberikan insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan biaya.

Pasal 100

Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil dapat dijadikan jaminan kredit program.

Pasal 101

  1. Pemerintah Pusat mempermudah dan menyederhanakan proses pendaftaran dan pembiayaan Hak atas Kekayaan Intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri, dan/atau fasilitasi ekspor.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan dan penyederhanaan proses pendaftaran dan pembiayaan Hak atas Kekayaan Intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri, dan/atau fasilitasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Bagian Kedelapan

Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan Perlindungan Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Sistem/Aplikasi Pembukuan/Pencatatan keuangan

Pasal 102

Pemerintah mengalokasikan penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk mendanai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMK-M.

Pasal 103

Pemerintah memfasilitasi tersedianya layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 104

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memprioritaskan produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 105

Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan yang memberi kemudahan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Bagian Kesembilan

Partisipasi dalam Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan di Jalan Tol

Pasal 106

Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 dalam ketentuan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 53A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

  1. Jalan Tol antarkota harus dilengkapi dengan Tempat Istirahat dan Pelayanan untuk kepentingan pengguna Jalan Tol.
  2. Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan partisipasi Usaha Mikro dan Kecil melalui pola kemitraan.

Bagian Kesepuluh

Perkoperasian

Pasal 107

Beberapa ketentuan dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) diubah:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

  1. Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 3 (tiga) orang.
  2. Koperasi Sekunder dibentuk oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi.

2. Penjelasan Pasal 17 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

  1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
  2. Rapat Anggota dihadiri oleh anggota.
  3. Kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui sistem perwakilan.
  4. Ketentuan mengenai rapat anggota diatur dalam Anggaran Dasar/Rumah Tangga.

4. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

  1. Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
  2. Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.
  3. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.
  4. Koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Share This :

Tentang Pemilik
rega
Author: regaWebsite: https://www.a-rega.comEmail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Sekilas Tentang Pemilik.
Melalui personal website ini, saya mempublikasikan semua postingan dengan penuh rasa tanggung jawab dan memegang teguh prinsip seorang publisher. https://www.a-rega.com merupakan personal website yang dikelola secara mandiri untuk semua kalangan.
Postingan Terbaru :

Postingan Terkait
Copyright © 2012. Rega. All Right Reserved - Designed Modified By Rega