BAB 3 Bagian 4 Paragraf 8 RUU OMNIBUS LAW

Share This :

BAB 3

Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha

BAGIAN 4

Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Serta Kemudahan Dan Persyaratan Investasi

Paragraf 8

Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Pasal 46

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standardisasi dan penilaian kesesuaian, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604); dan
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584).

Pasal 47

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) diubah:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

  1. Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri.
  2. Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Distribusi Barang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

  1. Pemerintah Pusat melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
  2. Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan Perizinan Berusaha, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

  1. Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan salah satu sarana Perdagangan untuk mendorong kelancaran Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke luar negeri.
  2. Setiap pemilik gudang wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
  3. Setiap pemilik gudang yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

  1. Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang melakukan penyimpanan Barang yang ditujukan untuk diperdagangkan harus menyelenggarakan pencatatan administrasi paling sedikit berupa jumlah Barang yang disimpan dan jumlah Barang yang masuk dan yang keluar dari Gudang.
  2. Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang tidak menyelenggarakan pencatatan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan administratif Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

  1. Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
  2. Pemerintah Pusat dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban pemenuhan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Setiap Pelaku Usaha yang tidak melakukan pemenuhan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

7. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

  1. Pemerintah Pusat dapat meminta data dan/atau informasi kepada Pelaku Usaha mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.
  2. Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

8. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

  1. Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib menghentikan kegiatan Perdagangan Barang dan menarik Barang dari:
    1. distributor;
    2. agen;
    3. grosir;
    4. pengecer; dan/atau
    5. konsumen.
  2. Perintah penghentian kegiatan Perdagangan dan penarikan dari Distribusi terhadap Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
  3. Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

9. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

  1. Setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dibatasi Perdagangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
  2. Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

10. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

  1. Pemerintah Pusat mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor.
  2. Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
    1. peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia;
    2. peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri;
    3. peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal; dan
    4. peningkatan dan pengembangan produk invensi dan inovasi nasional yang diekspor ke luar negeri
  3. Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi:
    1. peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor;
    2. pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang;
    3. penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri;
    4. pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan
    5. pelindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar Negeri.
  4. Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi:
    1. Perizinan Berusaha/persetujuan;
    2. Standar; dan
    3. pelarangan dan pembatasan.

11. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

  1. Ekspor Barang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

  1. Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diekspor.
  2. Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap Barang yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

13. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

  1. Impor Barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
  2. Dalam hal Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha, importir tidak memerlukan Perizinan Berusaha.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.

14. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

  1. Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor.
  2. Importir yang tidak bertanggung jawab atas Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

15. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

  1. Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.
  2. Dalam hal tertentu Pemerintah Pusat dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

16. Ketentuan Pasal 49 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

  1. Eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor.
  2. Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria barang yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

18. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

  1. Eksportir dilarang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor.
  2. Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria barang yang dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

19. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

  1. Eksportir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) terhadap Barang ekspornya dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) terhadap Barang impornya wajib diekspor kembali, dimusnahkan oleh Importir, atau ditentukan lain oleh Pemerintah Pusat.

20. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

  1. Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:
    1. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
    2. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
  2. Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
  3. Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
  4. Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
    1. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
    2. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
    3. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau
    4. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.
  5. Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah Pusat.
  6. Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian.
  7. Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif.

21. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

  1. Penyedia Jasa dilarang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib.
  2. Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
  3. Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
    1. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
    2. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
    3. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;
    4. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian; dan/atau
    5. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal.
  4. Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah Pusat.
  5. Jasa yang diperdagangkan dan memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang belum diberlakukan secara wajib dapat menggunakan sertifikat kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib, tetapi tidak dilengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.

22. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

  1. Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang terakreditasi, Pemerintah Pusat dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu.
  3. Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar di lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

23. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dikenai sanksi administratif.

24. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

  1. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
  2. Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  4. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    1. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
    2. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
    3. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
    4. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
    5. cara penyerahan Barang.
  5. Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang sedang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
  6. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

25. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

  1. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan Ekspor untuk perluasan akses Pasar bagi Barang dan Jasa produksi dalam negeri.
  2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian insentif, fasilitas, informasi peluang Pasar, bimbingan teknis, serta bantuan promosi dan pemasaran untuk pengembangan Ekspor.
  3. Pemerintah Pusat dapat mengusulkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa insentif fiskal dan/atau nonfiskal dalam upaya meningkatkan daya saing Ekspor Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri.
  4. Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

26. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

  1. Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
  2. Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri wajib memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat.
  3. Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang yang tidak memenuhi Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

27. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan, kemudahan dan keikutsertaan dalam Promosi Dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

28. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

  1. Pemerintah Pusat mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.
  2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengawasan di bidang Perdagangan.
  3. Kebijakan pengawasan di bidang Perdagangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

29. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

  1. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
  2. Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang melakukan:
    1. pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik Barang dari Distribusi atau menghentikan kegiatan Jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan; dan/atau;
    2. pencabutan Perizinan Berusaha.

30. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

  1. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Pemerintah Pusat menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan.
  2. Petugas pengawas di bidang Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi.
  3. Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap:
    1. Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan;
    2. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;
    3. Distribusi Barang dan/atau Jasa;
    4. pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
    5. pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;
    6. Perizinan Berusaha terkait gudang; dan
    7. penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.
  4. Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan dapat:
    1. Merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan Barang;
    2. Merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau
    3. merekomendasikan pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan.
  5. Dalam hal melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.
  6. Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

31. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

32. Ketentuan Pasal 103 dihapus.

33. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

  1. Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  2. Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

34. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha sebelum melakukan pemenuhan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

35. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

  1. Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang belum melakukan pendaftaran kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  2. Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

36. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

  1. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dikenai sanksi administratif denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
  2. Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

37. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

  1. Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri yang tidak mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  2. Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) diubah:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pemerintah Pusat mengatur tentang:

  1. pengujian dan pemeriksaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
  2. pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang; dan
  3. tempat dan daerah dimana dilaksanakan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenis tertentu.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

  1. Setiap Pelaku Usaha yang membuat dan/atau memperbaiki alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
  2. Setiap Pelaku Usaha yang melakukan impor alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ke dalam wilayah Republik Indonesia harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai barang dalam keadaan terbungkus sebagai mana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
  2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
  3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
  4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
  5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
  6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
  7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
  8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
  9. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
  10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal.
  11. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
  12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
  13. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
  14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
  15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

  1. Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil.
  2. Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7

  1. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:
    1. kementerian dan/atau lembaga terkait;
    2. LPH; dan
    3. MUI.
  2. Selain bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJPH dapat bekerja sama dengan Ormas Islam yang berbadan Hukum.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

  1. Kerja sama BPJPH dengan MUI dan Ormas Islam yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (2) dilakukan dalam hal penetapan kehalalan Produk.
  2. Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan MUI dan Ormas Islam yang berbadan hukum dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

  1. Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:
    1. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
    2. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
    3. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.
  2. Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

  1. Auditor Halal bertugas:
    1. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
    2. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
    3. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
    4. meneliti lokasi Produk;
    5. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
    6. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
    7. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan
    8. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Auditor Halal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH dan auditor halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

  1. Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

10. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

  1. Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

11. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

  1. Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas:
    1. mengawasi PPH di perusahaan;
    2. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
    3. mengoordinasikan PPH; dan
    4. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.
  2. Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

  1. Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH.
  2. Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
    1. data Pelaku Usaha
    2. nama dan jenis Produk;
    3. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
    4. proses pengolahan Produk.
  3. Jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

13. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

  1. BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk berdasarkan permohonan Pelaku Usaha.
  2. Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.

14. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

  1. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
  2. Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi.
  3. Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.
  4. Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk diatur dengan Peraturan Pemerintah.

15. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

  1. LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI atau Ormas Islam yang berbadan hukum dengan tembusan yang dikirimkan kepada BPJPH.
  2. Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk tidak sesuai standar yang dimiliki oleh BPJPH, BPJPH menyampaikan pertimbangan kepada MUI atau Ormas Islam yang berbadan hukum yang ditunjuk untuk mengeluarkan fatwa.

16. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

  1. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI dan dapat dilakukan oleh Ormas Islam yang berbadan hukum.
  2. Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.
  3. Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan produk paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak MUI atau Ormas Islam yang berbadan hukum menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari BPJPH.
  4. Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal.

17. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Dalam hal produk yang dibuat berasal dari bahan yang sudah bersertifikat halal dan memenuhi standar proses produk halal berdasarkan pemeriksaan oleh LPH, BPJPH langsung menerbitkan sertifikat halal.

18. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 34A diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penetapan kehalalan produk.

19. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 35A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

  1. Dalam hal LPH dan/atau MUI atau Ormas Islam yang berbadan hukum tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, BPJPH mempunyai wewenang mengambil alih proses sertifikasi halal.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

20. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

21. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

  1. Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif
  2. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

22. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

  1. Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.
  2. Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan perpanjangan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.
  3. Apabila dalam pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha mencantumkan pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisi, BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan Sertifikat Halal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

23. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

  1. Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
  2. Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, tidak dikenai biaya.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Sertifikasi Halal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

24. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

  1. Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
  2. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

25. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

26. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

  1. Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  2. Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 50

Ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

  1. Setiap orang yang dengan sengaja:
    1. membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada Barang dan/atau kemasan atau label di luar ketentuan yang ditetapkan dalam sertifikat; atau
    2. membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI pada sertifikatnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
  2. Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB 3 Bagian 4 Paragraf 8 RUU OMNIBUS LAW

Share This :

Tentang Pemilik
rega
Author: regaWebsite: https://www.a-rega.comEmail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
bottom
Sekilas Tentang Pemilik.
Melalui personal website ini, saya mempublikasikan semua postingan dengan penuh rasa tanggung jawab dan memegang teguh prinsip seorang publisher. https://www.a-rega.com merupakan personal website yang dikelola secara mandiri untuk semua kalangan.
Postingan Terbaru :

Postingan Terkait
Temui Saya Disini
Pencarian

Visitor

Copyright © 2012. Rega. All Right Reserved - Designed Modified By Rega