BAB 3 Bagian 4 Paragraf 6 RUU OMNIBUS LAW

Share This :

BAB 3

Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha

BAGIAN 4

Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Serta Kemudahan Dan Persyaratan Investasi

Paragraf 6

Ketenaganukliran

Pasal 44

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor Ketenaganukliran, beberapa ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676) diubah:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Pemerintah Pusat berwenang memberikan Perizinan Berusaha terkait ketenaganukliran.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

  1. Pemerintah Pusat membentuk Badan Pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas menyelenggarakan peraturan dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Presiden.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

  1. Bahan Galian Nuklir dikuasai oleh negara.
  2. Pemerintah Pusat menetapkan wilayah usaha pertambangan Bahan Galian Nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan galian nuklir diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Di antara Pasal 9 dan 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

  1. Pemerintah Pusat dapat menetapkan badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan Bahan Galian Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
  2. Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
  3. Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pertambangan yang menghasilkan mineral ikutan radioaktif.
  4. Badan usaha pemegang Perizinan Berusaha terkait pertambangan mineral dan batubara yang menghasilkan Mineral Ikutan Radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengolah dan/atau menyimpan sementara Mineral Ikutan Radioaktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

  1. Pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
  2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

  1. Setiap kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  2. Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
  3. Dalam hal kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunan, pengoperasian reaktor nuklir, dan instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi Pemerintah Pusat harus memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

8. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

  1. Inspeksi terhadap instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan radiasi pengion dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

  1. Pemerintah Pusat menyediakan tempat penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat tinggi.
  2. Penentuan tempat penyimpanan lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

11. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

  1. Barang siapa membangun, mengoperasikan, memanfaatkan dan/atau melakukan dekomisioning reaktor nuklir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
  2. Barang siapa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yang menimbulkan kerugian nuklir dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  3. Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

BAB 3 Bagian 4 Paragraf 6 RUU OMNIBUS LAW

Share This :

Tentang Pemilik
rega
Author: regaWebsite: https://www.a-rega.comEmail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Sekilas Tentang Pemilik.
Melalui personal website ini, saya mempublikasikan semua postingan dengan penuh rasa tanggung jawab dan memegang teguh prinsip seorang publisher. https://www.a-rega.com merupakan personal website yang dikelola secara mandiri untuk semua kalangan.
Postingan Terbaru :

Postingan Terkait
Copyright © 2012. Rega. All Right Reserved - Designed Modified By Rega