BAB 3 Bagian 4 Paragraf 14 RUU OMNIBUS LAW

Share This :

BAB 3

Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha

BAGIAN 4

Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Serta Kemudahan Dan Persyaratan Investasi

Paragraf 14

Keagamaan

Pasal 75

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor keagamaan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6388) diubah:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 19 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
  2. Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul.
  3. Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.
  4. Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
  5. Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri.
  6. Jemaah Haji Khusus adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus.
  7. Jemaah Umrah adalah seseorang yang melaksanakan Ibadah Umrah.
  8. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum.
  9. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan pelindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi.
  10. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus.
  11. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki Perizinan Berusaha untuk melaksanakan Ibadah Haji khusus.
  12. Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.
  13. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
  14. Nilai Manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi.
  15. Dana Efisiensi adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
  16. Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Bipih Khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan Ibadah Haji khusus.
  17. Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS Bipih adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
  18. Setoran Jemaah adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh Jemaah Haji melalui BPS Bipih.
  19. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki Perizinan Berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.
  20. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

  1. PIHK yang tidak melaporkan keberangkatan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

4. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha menjadi PIHK, badan hukum harus memenuhi persyaratan:

  1. dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam;
  2. terdaftar sebagai PPIU yang terakreditasi;
  3. memiliki kemampuan teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji khusus yang dibuktikan dengan jaminan bank; dan
  4. memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

5. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

  1. Pelaksanaan Ibadah Haji khusus dilakukan oleh PIHK setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
  2. Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama PIHK menjalankan kegiatan usaha Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha dalam rangka penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan PIHK dan pembukaan kantor cabang PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

7. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

  1. PIHK wajib:
    1. memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan Ibadah Haji khusus;
    2. memberikan bimbingan dan pembinaan Ibadah Haji khusus;
    3. memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan pelindungan;
    4. memberangkatkan, melayani, dan memulangkan Jemaah Haji Khusus sesuai dengan perjanjian;
    5. memberangkatkan penanggung jawab PIHK, petugas kesehatan, dan pembimbing Ibadah Haji khusus sesuai dengan ketentuan pelayanan haji khusus;
    6. memfasilitasi pemindahan calon Jemaah Haji Khusus kepada PIHK lain atas permohonan jemaah; dan
    7. melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus kepada Menteri.
  2. PIHK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

8. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

  1. Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap PIHK paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak selesainya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
  2. Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada DPR RI.

9. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan evaluasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

10. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

  1. Pemerintah Pusat melaksanakan akreditasi PIHK.
  2. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan PIHK.
  3. Pemerintah Pusat menetapkan standar akreditasi PIHK.
  4. Pemerintah Pusat memublikasikan hasil akreditasi PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat secara elektronik dan/atau nonelektronik.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi PIHK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

11. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha menjadi PPIU, biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

12. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

  1. Pelaksanaan Ibadah Umrah dilakukan oleh PPIU setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
  2. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama PPIU menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan Ibadah Umrah.

13. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

  1. PPIU dapat membuka kantor cabang PPIU di luar domisili perusahaan.
  2. Pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.

14. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha dan pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

15. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

  1. PPIU yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dikenai sanksi administratif.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

16. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

  1. Pemerintah Pusat mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Ibadah Umrah.
  2. Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan, pembinaan, pelayanan, dan pelindungan yang dilakukan oleh PPIU kepada Jemaah Umrah.
  3. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Ibadah Umrah, Pemerintah Pusat dapat membentuk tim koordinasi pencegahan, pengawasan, dan penindakan permasalahan penyelenggaraan Ibadah Umrah.

17. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

  1. Hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Ibadah Umrah digunakan sebagai dasar akreditasi dan pengenaan sanksi.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

18. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

Pemerintah Pusat menetapkan standar akreditasi PPIU.

19. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

  1. Pemerintah Pusat melakukan akreditasi PPIU.
  2. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan PPIU.

20. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi terhadap PPIU diatur dengan Peraturan Pemerintah.

21. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

  1. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang agama diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
  2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk:
    1. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana;
    2. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana;
    3. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana;
    4. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
    5. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana;
    6. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana;
    7. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana;
    8. mengambil sidik jari dan identitas orang;
    9. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana;
    10. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
    11. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana;
    12. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana;
    13. menghentikan proses penyidikan;
    14. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan
    15. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.
  3. Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
  4. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
  5. Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.

22. Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

  1. PIHK yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan Jemaah Haji Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi berupa kewajiban untuk mengembalikan biaya sejumlah yang telah disetorkan oleh Jemaah Haji Khusus.
  3. Dalam hal PIHK tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

23. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

  1. PPIU yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran atau kegagalan kepulangan Jemaah Umrah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi berupa kewajiban untuk mengembalikan biaya sejumlah yang telah disetorkan oleh Jemaah Umroh.
  3. Dalam hal PPIU tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB 3 Bagian 4 Paragraf 14 RUU OMNIBUS LAW

Share This :

Tentang Pemilik
rega
Author: regaWebsite: https://www.a-rega.comEmail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Sekilas Tentang Pemilik.
Melalui personal website ini, saya mempublikasikan semua postingan dengan penuh rasa tanggung jawab dan memegang teguh prinsip seorang publisher. https://www.a-rega.com merupakan personal website yang dikelola secara mandiri untuk semua kalangan.
Postingan Terbaru :

Postingan Terkait
Copyright © 2012. Rega. All Right Reserved - Designed Modified By Rega