BAB 3 Bagian 3 Paragraf 1 dan 2 RUU OMNIBUS LAW

Share This :

Bab 3

peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha

Bagian Ketiga

Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Pengadaan Lahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan pengadaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

  1. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  2. persetujuan lingkungan; dan
  3. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.

Paragraf 2

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 15

  1. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR.
  2. Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital yang sesuai dengan standar dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR.
  3. Pemerintah Pusat wajib mengintegrasikan RDTR dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik.
  4. Dalam hal Pelaku Usaha mendapatkan informasi rencana lokasi kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan RDTR, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya melalui Perizinan Berusaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
  5. Setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha dapat langsung melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 16

  1. Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pelaku Usaha mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada Pemerintah Pusat melalui Perizinan Berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pemerintah Pusat dalam memberikan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.
  3. Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    1. rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN);
    2. rencana tata ruang pulau/kepulauan;
    3. rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
    4. rencana tata ruang wilayah provinsi;
    5. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan/atau
    6. rencana tata ruang atau rencana zonasi lainnya yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 17

Dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha serta untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
  3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603); dan
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214).

Pasal 18

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) diubah:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 23, angka 24, angka 29, dan angka 30 dihapus, dan angka 32 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
  2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
  3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
  4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
  5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
  7. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  8. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  9. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
  10. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
  11. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  12. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  13. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
  14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
  15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
  16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
  17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
  18. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
  19. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.
  20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
  21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
  22. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
  23. Dihapus.
  24. Dihapus.
  25. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  26. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
  27. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.
  28. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan.
  29. Dihapus.
  30. Dihapus.
  31. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
  32. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
  33. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
  34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

  1. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
  2. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.
  3. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
  4. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.
  5. Penataan ruang dilakukan berdasarkan nilai strategis kawasan strategis nasional.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

  1. Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:
    1. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
    2. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
    3. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.
  2. Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.
  3. Penataan ruang wilayah secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara rencana tata ruang wilayah nasional dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dan rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota.
  4. Penataan ruang wilayah secara komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan rencana tata ruang.
  5. Dalam hal terjadi tumpang tindih antara rencana tata ruang dengan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian tumpang tindih tersebut diatur dalam Peraturan Presiden.
  6. Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.
  7. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.
  8. Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

  1. Wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
    1. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional;
    2. pemberian bantuan teknis bagi penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, wilayah kabupaten/kota, dan RDTR dalam rangka percepatan pelaksanaan program strategis nasional;
    3. pembinaan teknis dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan RDTR;
    4. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;
    5. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
    6. kerja sama penataan ruang antarnegara dan memfasilitasi kerja sama penataan ruang antarprovinsi.
  2. Wewenang Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan penataan ruang nasional meliputi:
    1. perencanaan tata ruang wilayah nasional;
    2. pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan
    3. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.
  3. Wewenang Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi:
    1. penetapan kawasan strategis nasional;
    2. perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional;
    3. pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan
    4. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.
  4. Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah Pusat berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang.
  5. Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Pusat:
    1. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:
      1. rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;
      2. arahan peraturan zonasi untuk sistem nasional yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan
      3. pedoman pedoman bidang penataan ruang;
    2. menetapkan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
  6. Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewenangan pembinaan kepada provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian bantuan teknis bagi program yang bersifat strategis nasional dan pembinaan teknis dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan RDTR.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan penyelenggaraan penataan ruang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

  1. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

  1. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:
    1. rencana umum tata ruang; dan
    2. rencana rinci tata ruang.
  2. Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara hierarki terdiri atas:
    1. rencana tata ruang wilayah nasional;
    2. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
    3. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.
  3. Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    1. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan
    2. RDTR kabupaten/kota.
  4. Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang.
  5. Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun apabila:
    1. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau
    2. rencana umum tata ruang yang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.
  6. RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai ketelitian peta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah.

9. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

  1. Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang disusun dalam suatu kajian lingkungan hidup strategis serta kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang.
  2. Penyusunan kajian lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam proses penyusunan rencana tata ruang.
  3. Pemenuhan kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan peta rencana tata ruang berdasarkan peta Rupabumi Indonesia.
  4. Dalam hal peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, penyusunan rencana tata ruang mempergunakan:
    1. peta format digital dengan ketelitian detail informasi sesuai dengan skala perencanaan rencana tata ruang; dan/atau
    2. peta tematik pertanahan.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

  1. Muatan rencana tata ruang mencakup:
    1. rencana struktur ruang; dan
    2. rencana pola ruang.
  2. Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.
  3. Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.
  4. Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.
  5. Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada rencana tata ruang wilayah ditetapkan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap pulau, DAS, provinsi, kabupaten/kota, berdasarkan kondisi biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat.
  6. Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, dan antarkegiatan kawasan.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

  1. Penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan RDTR terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
  2. Sebelum diajukan persetujuan substansi kepada Pemerintah Pusat, RDTR kabupaten/kota yang dituangkan dalam rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota terlebih dahulu dilakukan konsultasi publik termasuk dengan DPRD.
  3. Bupati/wali kota wajib menetapkan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang RDTR paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
  4. Dalam hal bupati/wali kota tidak menetapkan RDTR setelah jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), RDTR ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan, pedoman, dan tatacara penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

  1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat:
    1. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional;
    2. rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama;
    3. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional;
    4. penetapan kawasan strategis nasional;
    5. arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
    6. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
  2. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk:
    1. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;
    2. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
    3. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;
    4. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
    5. penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
    6. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
  3. Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun.
  4. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
  5. Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
    1. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang undangan;
    2. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
    3. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
    4. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
  6. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

13. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

  1. Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada:
    1. RTRWN;
    2. pedoman bidang penataan ruang; dan
    3. rencana pembangunan jangka panjang daerah.
  2. Penyusunan RTRW Provinsi harus memperhatikan: a
    1. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi;
    2. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi
    3. keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota;
    4. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
    5. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
    6. rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan; dan
    7. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

  1. Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat:
    1. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
    2. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;
    3. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi;
    4. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
    5. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
  2. Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk:
    1. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
    2. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
    3. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;
    4. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor;
    5. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
    6. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
  3. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.
  4. RTRW Provinsi ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
  5. Peninjauan kembali RTRW Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
    1. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
    2. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
    3. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
    4. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
  6. RTRW Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
  7. Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
  8. Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum ditetapkan, Gubernur menetapkan RTRW Provinsi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
  9. Dalam hal RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum ditetapkan oleh Gubernur, RTRW Provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.

15. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

  1. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:
    1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;
    2. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
    3. rencana pembangunan jangka panjang daerah.
  2. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan:
    1. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
    2. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
    3. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
    4. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
    5. rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
    6. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan.

17. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 26

  1. RTRW kabupaten memuat:
    1. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
    2. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
    3. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;
    4. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
    5. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
  2. RTRW kabupaten menjadi pedoman untuk:
    1. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
    2. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
    3. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
    4. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
    5. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.
  3. RTRW kabupaten menjadi dasar untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan administrasi pertanahan.
  4. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
  5. RTRW kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
  6. Peninjauan kembali RTRW kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
    1. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
    2. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
    3. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
    4. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
  7. RTRW kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
  8. Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
  9. Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum ditetapkan, Bupati menetapkan RTRW kabupaten paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
  10. Dalam hal RTRW kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum ditetapkan oleh Bupati, RTRW kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.

18. Ketentuan Pasal 27 dihapus.

19. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 ditambah 1 (satu) pasal yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

  1. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf d, Pasal 23 ayat (5) huruf d, dan Pasal 26 ayat (6) huruf d belum dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan.
  2. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan atau tanpa rekomendasi pemanfaatan ruang dari Pemerintah Pusat.

20. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:

  1. penetapan peraturan zonasi;
  2. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  3. pemberian insentif dan disinsentif; dan
  4. pengenaan sanksi.

21. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

  1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
  2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat.
  3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
  4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Pusat
  5. Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemberi persetujuan.
  6. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
  7. Setiap pejabat Pemerintah yang berwenang dilarang menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
  8. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

22. Ketentuan Pasal 48 dihapus.

23. Ketentuan Pasal 49 dihapus.

24. Ketentuan Pasal 50 dihapus.

25. Ketentuan Pasal 51 dihapus.

26. Ketentuan Pasal 52 dihapus.

27. Ketentuan Pasal 53 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 54 dihapus.

29. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

  1. mengetahui rencana tata ruang;
  2. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang
  3. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
  4. mengajukan tuntuan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
  5. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
  6. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

30. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

  1. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  2. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
  3. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
  4. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

31. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif.

32. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

  1. Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
  2. Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:
    1. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
    2. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
    3. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
  3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

33. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

  1. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
  2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk:
    1. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana
    2. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana;
    3. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana;
    4. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana
    5. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana;
    6. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana;
    7. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana;
    8. mengambil sidik jari dan identitas orang;
    9. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana;
    10. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana
    11. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana;
    12. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana;
    13. menghentikan proses penyidikan;
    14. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan
    15. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.
  3. Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
  4. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
  5. Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.

34. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

  1. Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  2. Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
  3. Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun
  4. Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

35. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

  1. Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  3. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
  4. Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
  5. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

36. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

  1. Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  2. Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

37. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

  1. Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  2. Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) diubah:

1) Ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 17 diubah, serta angka 18 dan angka 18A dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  2. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut
  3. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
  4. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
  5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh- tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
  6. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.
  7. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
  8. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau¬Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
  9. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan.
  10. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
  11. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
  12. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.
  13. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
  14. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Laut.
  15. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
  16. Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.
  17. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana.
  18. 18. Dihapus.
    1. 18A Dihapus.
  19. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
  20. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulaupulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil secara berkelanjutan.
  21. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
  22. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
  23. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Setiap Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
  24. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
  25. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  26. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Setiap Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati Pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  27. Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil.
    1. 27A Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
  28. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Pesisir akibat adanya kegiatan Setiap Orang sehingga kualitas Pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan Pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
  29. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program pengelolaan yang dilakukan oleh Masyarakat secara sukarela.
  30. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudi daya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat.
  31. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada Masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.
  32. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  33. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  34. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
  35. Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  36. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat.
  37. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
  38. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  39. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  40. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  41. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  42. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  43. Mitra Bahari adalah jejaring pemangku kepentingan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan.
  44. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

2) Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

  1. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:
    1. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut dengan RZWP-3-K;
    2. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut dengan RZ KSN; dan
    3. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disebut dengan RZ KSNT.
  2. Batas wilayah perencanaan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
  3. Jangka waktu berlakunya Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
  4. Peninjauan kembali Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
    1. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang undangan;
    2. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
    3. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
    4. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
  5. RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
  6. RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
  7. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
  8. Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
  9. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menetapkan RZWP-3-K dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), RZWP-3-K ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3) Di antara Pasal 7 dan 8 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni:

a. Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

  1. RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diintegrasikan ke dalam Rencana dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
  2. RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
  3. RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang, rencana zonasi kawasan antarwilayah, dan rencana tata ruang laut.
  4. Dalam hal RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
  5. Dalam hal RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.

b. Pasal 7B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7B

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

  1. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
  2. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
  3. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.

c. Pasal 7C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 7A, dan Pasal 7B diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4) Ketentuan Pasal 8 dihapus.

5) Ketentuan Pasal 9 dihapus.

6) Ketentuan Pasal 10 dihapus.

7) Ketentuan Pasal 11 dihapus.

8) Ketentuan Pasal 12 dihapus.

9) Ketentuan Pasal 13 dihapus.

10) Ketentuan Pasal 14 dihapus.

11) Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

  1. Pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir wajib sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.
  2. Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut dari Pemerintah Pusat.

12) Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berunyi sebagai berikut:

Pasal 17

  1. Pemberian Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem perairan pesisir, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.
  2. Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi.

13) Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

  1. Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis yang belum terdapat dalam alokasi ruang dan/atau pola ruang dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut.
  2. Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis tetapi rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi belum ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut.
  3. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan lokasi untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lokasi untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis tersebut dalam rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi dilaksanakan sesuai dengan perubahan ketentuan peraturan perundang- undangan.

14) Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut diterbitkan, dikenai sanksi administratif.

15) Ketentuan Pasal 19 dihapus.

16) Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

  1. Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.
  2. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

17) Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

  1. Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat di wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat.
  2. Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18) Ketentuan Pasal 22A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

  1. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan kepada:
    1. orang perseorangan warga negara Indonesia;
    2. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
    3. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat; atau
    4. Masyarakat Lokal.
  2. Pemanfaatan ruang perairan pesisir yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan tidak termasuk dalam kebijakan nasional yang bersifat strategis diberikan dalam bentuk konfirmasi kesesuaian ruang laut.

19) Ketentuan Pasal 22B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22B

Orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat yang mengajukan pemanfaatan laut wajib memenuhi Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di laut dari Pemerintah Pusat.

20) Ketentuan Pasal 22C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di laut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

21) Ketentuan Pasal 26A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

Dalam rangka penanaman modal asing, pemanfaatan pulau- pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penanaman modal.

22) Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Pemerintah Pusat berwenang memberikan dan mencabut Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut di wilayah Perairan Pesisir.

23) Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

  1. Pemerintah Pusat berwenang menetapkan perubahan status zona inti pada Kawasan Konservasi Nasional.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

24) Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

  1. Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:
    1. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah mendapat Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut;
    2. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;
    3. mengusulkan wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;
    4. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
    6. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
    7. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
    8. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
    9. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
    10. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
    11. memperoleh ganti rugi; dan
    12. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  2. Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:
    1. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
    2. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
    3. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
    4. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau
    5. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.

25) Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

  1. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
  2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk
    1. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana;
    2. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana;
    3. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana;
    4. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
    5. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana;
    6. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana;
    7. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana;
    8. mengambil sidik jari dan identitas orang;
    9. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana;
    10. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
    11. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana;
    12. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana;
    13. menghentikan proses penyidikan;
    14. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan
    15. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.
  3. Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
  4. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
  5. Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.

26) Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

  1. Pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

27) Di antara Pasal 73 dan 74 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 73A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

Setiap Orang yang memanfaatkan pulau kecil dalam rangka penanaman modal asing yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

28) Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

  1. Setiap Orang yang memanfaatkan ruang perairan dan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  2. Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
  3. Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

29) Ketentuan Pasal 75A dihapus.

30) Ketentuan Pasal 78A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78A

Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang- undangan sebelum Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini berlaku adalah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

Pasal 20

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) diubah:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk- bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
  2. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  3. Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.
  4. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan, dan keamanan serta politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian
  5. Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.
  6. Pembangunan Kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya Kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan Laut.
  7. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
  8. Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan serta konservasi Laut.
  9. Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang.
  10. Pelindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Sumber Daya Kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Laut yang meliputi konservasi Laut, pengendalian pencemaran Laut, penanggulangan bencana Kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.
  11. Pencemaran Laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan Laut yang telah ditetapkan.
  12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan.

2. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

  1. Dalam rangka keselamatan pelayaran semua bentuk bangunan dan instalasi di Laut tidak mengganggu, baik Alur Pelayaran maupun Alur Laut Kepulauan Indonesia.
  2. Area operasi dari bangunan dan instalasi di Laut tidak melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan.
  3. Penggunaan area operasional dari bangunan dan instalasi di Laut yang melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
  4. Pendirian dan/atau penempatan bangunan Laut wajib mempertimbangkan kelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di Laut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

  1. Pengelolaan ruang laut dilakukan untuk:
    1. melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal;
    2. memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang berskala nasional dan internasional; dan
    3. mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.
  2. Pengelolaan ruang laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang.
  3. Pengelolaan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan lingkungan Kelautan.

4. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

  1. Perencanaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:
    1. perencanaan tata ruang laut nasional;
    2. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil; dan
    3. perencanaan zonasi kawasan laut.
  2. Perencanaan tata ruang laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses perencanaan untuk menghasilkan rencana tata ruang laut nasional yang diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional.
  3. Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Perencanaan zonasi kawasan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah.
  5. Rencana zonasi kawasan strategis nasional diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
  6. Dalam hal perencanaan tata ruang laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
  7. Dalam hal rencana zonasi kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
  8. Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 43A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

  1. Perencanaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan komplementer.
  2. Penyusunan perencanaan ruang laut yang dilakukan secara berjenjang dan komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penyusunan antara:
    1. rencana tata ruang laut;
    2. RZ KAW, RZ KSN, dan RZ KSNT; dan
    3. RZ WP-3-K.
  3. Perencanaan ruang laut secara berjenjang dilakukan dengan cara rencana tata ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijadikan acuan dalam penyusunan RZ KAW, RZ KSN, RZ KSNT, dan RZ WP-3-K.
  4. RZ KAW, RZ KSN dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi acuan bagi penyusunan RZ WP-3-K.
  5. Perencanaan ruang laut secara komplementer sebagaimana dimaksucd pada ayat (1) merupakan penataan Rencana Tata Ruang Laut, RZ KAW, RZKSN, RZKSNT, dan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan.

6. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

  1. Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut.
  2. Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut yang diberikan dikenai sanksi administratif.
  4. Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

7. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 ditambah 1 (satu) pasal yakni Pasal 47A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

  1. Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberikan berdasarkan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.
  2. Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan:
    1. biofarmakologi laut;
    2. bioteknologi laut;
    3. pemanfaatan air laut selain energi;
    4. wisata bahari;
    5. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam
    6. telekomunikasi;
    7. instalasi ketenagalistrikan;
    8. perikanan;
    9. perhubungan;
    10. kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
    11. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
    12. pengumpulan data dan penelitian;
    13. pertahanan dan keamanan;
    14. penyediaan sumber daya air;
    15. pulau buatan;
    16. dumping;
    17. mitigasi bencana; dan
    18. kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

8. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 48 Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya kelautan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi dapat diberi insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

  1. Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
  2. Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
  3. Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) diubah:

(1) Ketentuan Pasal 1 angka 12, angka 13, dan angka 14 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
  2. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
  3. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
  4. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
  5. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
  6. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
  7. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu IG dengan jarak sebenarnya di muka bumi.
  8. Titik Kontrol Geodesi adalah posisi di muka bumi yang ditandai dengan bentuk fisik tertentu yang dijadikan sebagai kerangka acuan posisi untuk IG.
  9. Jaring Kontrol Horizontal Nasional yang selanjutnya disingkat JKHN adalah sebaran titik kontrol geodesi horizontal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.
  10. Jaring Kontrol Vertikal Nasional yang selanjutnya disingkat JKVN adalah sebaran titik kontrol geodesi vertikal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.
  11. Jaring Kontrol Gayaberat Nasional yang selanjutnya disingkat JKGN adalah sebaran titik kontrol geodesi gayaberat yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.
  12. Dihapus.
  13. Dihapus.
  14. Dihapus.
  15. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  16. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
  17. Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang penyelenggaraan IGD.
  18. Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
  19. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha.
  20. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha yang berbadan hukum.

(2) Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

  1. Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
    1. garis pantai;
    2. hipsografi;
    3. perairan;
    4. nama rupabumi;
    5. batas wilayah;
    6. transportasi dan utilitas;
    7. bangunan dan fasilitas umum; dan
    8. penutup lahan.
  2. Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Peta Rupabumi Indonesia.
  3. Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup wilayah darat dan wilayah laut, termasuk wilayah pantai.

(3) Ketentuan Pasal 12 dihapus.

(4) Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

  1. Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan garis pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
  2. Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. garis pantai pasang tertinggi;
    2. garis pantai tinggi muka air laut rata-rata; dan
    3. garis pantai surut terendah.
  3. Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mengacu pada Jaringan Kontrol Vertikal Nasional (JKVN).

(5) Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

  1. IGD diselenggarakan secara bertahap dan sistematis untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya.
  2. IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan secara periodik dalam jangka waktu tertentu atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  3. Pemuktahiran IGD sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal terjadi bencana alam, perang, pemekaran atau perubahan wilayah administratif, atau kejadian lainnya yang berakibat berubahnya unsur IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sehingga mempengaruhi pola dan struktur kehidupan masyarakat.
  4. IGD ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, kriteria, dan jangka waktu pemutakhiran IGD diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(6) Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

  1. Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diselenggarakan pada skala 1:1.000, 1:5.000, 1:25.000, dan 1:250.000.
  2. Peta Rupabumi Indonesia skala 1:1.000 diselenggarakan pada wilayah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
  3. Peta Rupabumi Indonesia selain pada skala sebagaimana tercantum pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada skala lain sesuai dengan kebutuhan.

(7) Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

  1. Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) diatur dengan Peraturan Presiden.

(8) Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

  1. Pengumpulan Data Geospasial harus memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat apabila:
    1. dilakukan di daerah terlarang;
    2. berpotensi menimbulkan bahaya; atau
    3. menggunakan tenaga asing dan wahana milik asing selain satelit.
  2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi pengumpul data dan bagi masyarakat.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(9) Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

  1. Pelaksanaan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang dilakukan oleh:
    1. orang perseorangan wajib memenuhi kualifikasi sebagai tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang IG;
    2. kelompok orang wajib memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG serta memiliki tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang IG; atau
    3. badan usaha wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan IG yang dilaksanakan oleh orang perseorangan, kelompok orang, dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(10) Ketentuan Pasal 56 dihapus.

RUU OMNIBUS LAW cilaka

Share This :

Tentang Pemilik
rega
Author: regaWebsite: https://www.a-rega.comEmail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Sekilas Tentang Pemilik.
Melalui personal website ini, saya mempublikasikan semua postingan dengan penuh rasa tanggung jawab dan memegang teguh prinsip seorang publisher. https://www.a-rega.com merupakan personal website yang dikelola secara mandiri untuk semua kalangan.
Postingan Terbaru :

Postingan Terkait
Copyright © 2012. Rega. All Right Reserved - Designed Modified By Rega