BAB 3 Bagian 1 dan 2 RUU OMNIBUS LAW

Share This :

BAB III

PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

  1. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
  2. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan pengadaan lahan;
  3. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
  4. penyederhanaan persyaratan investasi.

Bagian Kedua

Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

  1. Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko kegiatan usaha.
  2. Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan perhitungan nilai tingkat bahaya dan nilai potensi terjadinya bahaya.
  3. Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek:
    1. kesehatan;
    2. keselamatan;
    3. lingkungan; dan/atau
    4. pemanfaatan sumber daya.
  4. Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha.
  5. Penilaian tingkat bahaya kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan memperhitungkan ;
    1. jenis kegiatan usaha;
    2. kriteria kegiatan usaha;
    3. lokasi kegiatan usaha; dan/atau
    4. keterbatasan sumber daya.
  6. Potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    1. tidak pernah terjadi;
    2. jarang terjadi;
    3. pernah terjadi; atau
    4. sering terjadi.
  7. Berdasarkan penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan penilaian atas potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tingkat risiko kegiatan usaha ditetapkan menjadi:
    1. kegiatan usaha berisiko rendah;
    2. kegiatan usaha berisiko menengah; atau
    3. kegiatan usaha berisiko tinggi.

Paragraf 2

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Rendah

Pasal 9

  1. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam 8 ayat (7) huruf a berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.
  2. Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Paragraf 3

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah

Pasal 10

  1. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf b berupa pemberian:
    1. nomor induk berusaha; dan
    2. sertifikat standar.
  2. Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pernyataan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya.
  3. Dalam hal sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperlukan untuk standardisasi produk, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.

Paragraf 4

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Pasal 11

  1. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf c berupa pemberian:
    1. nomor induk berusaha; dan
    2. izin.
  2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
  3. Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan standardisasi produk, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki sertifikasi standar yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan standar sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.

Paragraf 5

Pengawasan

Pasal 12

Pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan intensitas pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).

Paragraf 6

Peraturan Pelaksanaan

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Share This :

Tentang Pemilik
rega
Author: regaWebsite: https://www.a-rega.comEmail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Sekilas Tentang Pemilik.
Melalui personal website ini, saya mempublikasikan semua postingan dengan penuh rasa tanggung jawab dan memegang teguh prinsip seorang publisher. https://www.a-rega.com merupakan personal website yang dikelola secara mandiri untuk semua kalangan.
Postingan Terbaru :

Postingan Terkait
Copyright © 2012. Rega. All Right Reserved - Designed Modified By Rega