BAB 10 Investasi Pemerintah dan Proyek Strategis Nasional

Share This :

BAB 10

INVESTASI PEMERINTAH PUSAT DAN KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Bagian Kesatu

Investasi Pemerintah Pusat

Paragraf 1

Umum

Pasal 146

  1. Investasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a dilakukan dalam rangka meningkatkan investasi dan penguatan perekonomian untuk mendukung kebijakan strategis penciptaan kerja.
  2. Investasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
    1. Pemerintah Pusat diwakili oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait investasi Pemerintah Pusat;
    2. lembaga yang bersifat sui generis dan diberikan kewenangan khusus dalam rangka pengelolaan investasi, yang selanjutnya disebut Lembaga.
  3. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Lembaga dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk:
    1. melakukan penempatan dana dalam bentuk instrumen keuangan;
    2. melakukan kegiatan pengelolaan aset;
    3. melakukan kerja sama dengan entitas dana perwalian (trust fund);
    4. menentukan calon mitra investasi;
    5. memberikan dan menerima pinjaman; dan/atau
    6. menatausahakan aset yang dimilikinya.

Pasal 147

  1. Menteri Keuangan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) huruf a dapat menetapkan dan/atau menunjuk badan layanan umum, badan usaha milik negara, dan/atau badan hukum lainnya.
  2. Menteri Keuangan untuk menampung dana investasi Pemerintah Pusat, membentuk Rekening Investasi Bendahara Umum Negara.
  3. Dana yang ditampung dalam Rekening Investasi Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat digunakan kembali secara langsung untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
  4. Tata kelola investasi Pemerintah Pusat oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sepanjang tidak diatur secara khusus berdasarkan Undang-Undang ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

  1. Dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) huruf b, Pemerintah Pusat membentuk Lembaga untuk mengelola investasi Pemerintah Pusat.
  2. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.
  3. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden melalui Dewan Pengarah.

Pasal 149

  1. Investasi Pemerintah Pusat yang dilakukan oleh Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) huruf b dapat bersumber dari aset negara, aset badan usaha milik negara, dan/atau sumber lainnya.
  2. Aset negara dan aset badan usaha milik negara yang dijadikan investasi Pemerintah Pusat oleh Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahtangankan menjadi aset Lembaga yang selanjutnya menjadi milik dan tanggung jawab Lembaga.
  3. Pemindahtanganan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Aset negara yang dipindahtangankan menjadi aset Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam sengketa dan tidak terdapat kepemilikan atas hak istimewa pihak manapun.
  5. Aset badan usaha milik negara yang dipindahtangankan menjadi aset Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam sengketa, tidak sedang dilakukan sita pidana atau perdata, tidak terdapat kepemilikan atau hak istimewa pihak manapun atas aset dan/atau tidak sedang diikat sebagai jaminan hutang.
  6. Ketentuan mengenai pemindahtanganan aset badan usaha milik negara kepada Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPS untuk Persero atau ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk Perum.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahtanganan aset negara kepada Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 150

  1. Untuk meningkatkan nilai atas aset Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2), Lembaga dapat melakukan pengelolaan aset melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
  2. Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga melalui:
    1. kuasa kelola;
    2. membentuk perusahaan patungan; atau
    3. bentuk kerja sama lainnya.
  3. Dalam hal kerja sama dilakukan melalui pembentukan perusahaan patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, aset Lembaga dapat dipindahtangankan untuk dijadikan modal kedalam perusahaan patungan yang dikelola dengan memperhatikan prinsip usaha yang sehat.
  4. Pemindahtanganan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Lembaga dilarang memindahtangankan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dalam keadaan:
    1. sengketa;
    2. dilakukan sita, baik sita pidana maupun sita perdata;
    3. terdapat kepemilikan atau hak istimewa pihak manapun atas aset; dan/atau
    4. sedang dalam pengikatan sebagai jaminan hutang.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan aset Lembaga diatur dengan peraturan Dewan Pengarah.

Pasal 151

  1. Modal Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) huruf b dapat berasal dari penyertaan modal negara dan/atau sumber lainnya.
  2. Setiap perubahan penyertaan modal negara pada Lembaga, baik berupa pengurangan maupun penambahan modal yang berasal dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  3. Lembaga dapat melaksanakan investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, atau melalui pembentukan entitas khusus yang berbentuk badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.
  4. Keuntungan atau kerugian yang dialami Lembaga dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan keuntungan atau kerugian Lembaga.
  5. Dalam hal Lembaga mengalami keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagian keuntungan ditetapkan sebagai surplus Lembaga yang merupakan laba bagian Pemerintah Pusat untuk disetorkan ke kas negara, setelah dilakukan pencadangan untuk menutup/menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi dan/atau melakukan akumulasi modal.
  6. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang menjadi kekayaan Lembaga dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat senilai penyertaan yang disetorkan ke Lembaga.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian keuntungan yang ditetapkan sebagai surplus Lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 152

  1. Aset lembaga dapat berasal dari:
    1. penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1);
    2. hasil pengembangan usaha dan pengembangan aset Lembaga;
    3. aset badan usaha milik negara;
    4. hibah; dan/atau
    5. sumber lain yang sah.
  2. Aset Lembaga dapat dijaminkan dalam rangka penarikan pinjaman.
  3. Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan aset Lembaga, kecuali atas aset yang telah dijaminkan dalam rangka pinjaman.
  4. Pengelolaan aset Lembaga sepenuhnya dilakukan oleh pengurus berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabel.

Pasal 153

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Lembaga dilakukan oleh akuntan publik yang terdaftar pada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 154

  1. Pengurus dan pegawai Lembaga bukan merupakan penyelengara negara, kecuali yang berasal dari pejabat negara atau ex-officio.
  2. Pengurus Lembaga menetapkan sistem kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Lembaga.
  3. Pengurus dan pegawai Lembaga tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya sepanjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya dilakukan dengan itikad baik dan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
  4. Lembaga tidak dapat dipailitkan kecuali dapat dibuktikan dalam kondisi insolven.

Pasal 155

  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  2. Sepanjang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur pengelolaan keuangan negara/kekayaan negara/ badan usaha milik negara tidak berlaku untuk Lembaga yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini.

Paragraf 2

Lembaga Pengelola Investasi

Pasal 156

  1. Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk Lembaga Pengelola Investasi.
  2. Pengurus Lembaga Pengelola Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. Dewan Pengarah; dan
    2. Dewan Komisioner

Pasal 157

  1. Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) huruf a terdiri atas:
    1. Menteri Keuangan sebagai ketua merangkap anggota; dan
    2. Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagai anggota.
  2. Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan:
    1. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisioner kepada Presiden melalui Ketua Dewan Pengarah;
    2. menetapkan modal awal Lembaga Pengelola Investasi.
    3. menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengarah dan Dewan Komisioner kepada Presiden;
    4. memberikan arahan dan menetapkan kebijakan bagi Lembaga Pengelola Investasi;
    5. menetapkan remunerasi Dewan Pengarah dan Dewan Komisioner;
    6. menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama (key performance indicator);
    7. memberikan arahan dan/atau memutuskan hal yang bersifat strategis termasuk yang berkaitan dengan struktur modal dengan didukung data dan kajian yang memadai yang dikoordinasikan oleh Dewan Komisioner;
    8. memberhentikan sementara anggota Dewan Komisioner dan mengangkat pelaksana tugas sementara Dewan Komisioner;
    9. membentuk sekretariat dan komite; dan
    10. melakukan pengawasan atas pengelolaan yang dilakukan oleh Dewan Komisioner.

Pasal 158

  1. Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) huruf b berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dengan komposisi:
    1. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur profesional dan salah satunya menjadi Ketua Dewan Komisioner;
    2. 1 (satu) orang pejabat ex-officio minimal setingkat eselon I Kementerian Keuangan yang ditunjuk Menteri Keuangan yang menjadi Wakil Ketua Dewan Komisioner; dan
    3. 1 (satu) orang pejabat ex-officio minimal setingkat eselon I Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk Menteri Badan Usaha Milik Negara.
  2. Penambahan jumlah anggota Dewan Komisioner dilakukan sesuai dengan kebutuhan Lembaga Pengelola Investasi.
  3. Dewan Komisioner merupakan organ tunggal dalam melaksanakan pengelolaan dan pengurusan Lembaga Pengelola Investasi yang bersifat kolektif kolegial.
  4. Dewan Komisioner memiliki tanggung jawab:
    1. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, menetapkan remunerasi pegawai Lembaga Pengelola Investasi, dan melakukan pengawasan pengurusan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga Pengelola Investasi;
    2. melaksanakan kebijakan dan melakukan pengurusan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga Pengelola Investasi, serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. menyusun struktur organisasi Lembaga Pengelola Investasi; dan
    4. bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengelola Investasi di dalam dan di luar pengadilan.
  5. Modal awal Lembaga Pengelola Investasi ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), yang dapat bersumber dari:
    1. Penyertaan modal negara, antara lain berupa: 1. dana segar; 2. barang milik negara; 3. piutang negara pada badan usaha milik negara atau perseroan terbatas; dan/atau 4. saham milik negara pada badan usaha milik negara atau perseroan terbatas;
    2. sumber lainnya
  6. Pembinaan dan pengawasan Lembaga Pengelola Investasi dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Pengelola Investasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 159

  1. Dalam hal diperlukan Pemerintah Pusat dapat membentuk Lembaga selain Lembaga Pengelola Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1).
  2. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Pertanggungjawaban Pemerintah Pusat/Pengurus Lembaga

Pasal 160

Dalam hal terjadi penurunan nilai investasi dalam rangka pelaksanaan investasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat/pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian investasi dan/atau kerugian negara apabila dapat membuktikan:

  1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati- hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Pemerintah Pusat/Lembaga;
  3. tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Bagian Kedua Kemudahan Proyek Strategis Nasional

Pasal 161

  1. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyediakan lahan dan Perizinan Berusaha bagi proyek strategis nasional dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.
  2. Dalam hal pengadaan lahan belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, pengadaan lahan untuk proyek strategis nasional dapat dilakukan oleh badan usaha.
  3. Pengadaan lahan untuk proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip kemampuan keuangan negara dan kesinambungan fiskal.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan lahan dan Perizinan Berusaha bagi proyek strategis nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Share This :

Tentang Pemilik
rega
Author: regaWebsite: https://www.a-rega.comEmail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Sekilas Tentang Pemilik.
Melalui personal website ini, saya mempublikasikan semua postingan dengan penuh rasa tanggung jawab dan memegang teguh prinsip seorang publisher. https://www.a-rega.com merupakan personal website yang dikelola secara mandiri untuk semua kalangan.
Postingan Terbaru :

Postingan Terkait
Copyright © 2012. Rega. All Right Reserved - Designed Modified By Rega