Aksi 30 Oktober 2015 di depan Istana Presiden menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah No 78

Aksi 30 Oktober 2015 di depan Istana Presiden menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah No 78Ribuan buruh yang tergabung dalam GBI (Gerakan Buruh Indonesia) yang terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) dan terdiri dari beberapa Federasi Buruh (FSPASI, SBSI 92, FSUI, FGSBM) melakukan unjuk rasa / demonstrasi di depan istana Presiden (Jumat 30 Oktober 2015)

Tuntutan massa aksi adalah “Pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan”. PP yang termasuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo sepekan sebelum Unjuk Rasa tersebut berlangsung, tepatnya Jumat 23 Oktober 2015.

Tercatat Sekitar kurang lebih terdapat 12 ribu buruh yang ikut aksi pada saat itu dan massa aksi semua terkonsentrasi di depan Istana Negara,. Menurut (sumber), sebanyak 4.700 personel gabungan TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja mengamankan aksi unjuk rasa tersebut, dari sekitar 17 ribu personel kepolisian yang disiapkan.

Sekitar pukul 16.00 WIB perwakilan para buruh bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Deputi Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo. Dalam pertemuan tersebut Hanif Dhakiri menolak tuntutan pengunjuk rasa. Ia menyatakan Pemerintah sudah melakukan dialog dan membangun komunikasi terlebih dahulu dengan serikat buruh mengenai penetapan PP No 78 Tahun 2015 itu. Tujuan Pemerintah ingin mengembalikan kebijakan mengenai upah minimum pada khittahny, yaitu melalui perundingan Bipartit sebagai jaring pengaman dan mewajibkan perusahaan untuk menerapkan struktur dan skala upah.

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, “PP Pengupahan menyebabkan penetapan upah minimum oleh kepala daerah tak lagi menggunakan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai acuan utama penetapan upah. Padahal acuan itu diatur dalam Pasal 88 Ayat (4) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.” Lanjut dia “Protes buruh terhadap PP Pengupahan bukan hanya pada isinya, tetapi pada proses penetapannya yang tidak melibatkan dan mendengarkan aspirasi kaum buruh,"

Pertemuan antara perwakilan para buruh dan pemerintah berakhir pada puku 18.00 dan tidak ada kata sepakat, masing-masing pihak mempunyai argument tersendiri dan tetap kokoh pada pendiriannya artinya pemerintah tetap menjalankan menjalankan PP 78 yang telah disahkan sepekan yang lalu.

Meski demikian, Mensesneg Pratikno mengatakan, Presiden telah memberi instruksi khusus untuk memonitor dan menerima perwakilan buruh, serta meneruskan aspirasi buruh tersebut kepada Presiden Jokowi.

(sumber)

Tentang Pemilik
rega
Author: regaWebsite: https://www.a-rega.comEmail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Sekilas Tentang Pemilik.
Melalui personal website ini, saya mempublikasikan semua postingan dengan penuh rasa tanggung jawab dan memegang teguh prinsip seorang publisher maupun seorang blogger yaitu pantang mempublikasikan postingan HOAK atau Bohong dan mengindari postingan yang berujung SARA. a-rega.com merupakan personal website yang dikelola secara mandiri untuk semua kalangan.
Postingan Terbaru :

Postingan Terkait

http://www.a-rega.com

Alamat : Perum Cijingga Permai Blok C No. 10 Cikarang Selatan. Bekasi

Email : admin@a-rega.com

Tlp : +62856 9428 1989

Visitor

Copyright © 2012. Rega. All Right Reserved - Designed Modified By Rega