Personal Website Rega

Asosiasi Megapro Indonesia
FPBI
Kota Depok
Megapro Independent Cikarang
PT Kyowa Indonesia
Wahidiyah

: Rega; 25 May 2015

Selamat Datang

Selamat datang di personal website rega Alhamdulillah sampai detik ini saya masih dapat mempostingkan artikel dan mengelola halaman ini, Pada halaman ini saya akan coba sedikit mengulas tentang halaman yang saya bangun sendiri yang beralamat di: https://www.a-rega.com yang mulai online tanggal 1 november 2012 terhitung dari aktifasi nama domain dan sewa hosting.

Selengkapnya...Selamat Datang

: Depok; 02 January 2013

Kota Depok

Pada awalnya Depok merupakan Kecamatan yang berada dalam lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) Wilayah Parung Kabupaten Bogor, kemudian pada Tahun 1976 kecamatan depok pada waktu itu mulai berkembang diantaranya pembangunan Perumahan mulai dari Perum Perumnas maupun Pengembang yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia (UI), serta diikuti meningkatnya perdagangan dan jasa, yang semakin pesat, sehingga diperlukan kecepatan pelayanan.

profil kota depok

Pada Tahun 1981 pemerintah pusat membentuk Kota Administratif Depok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1981 yang peresmiannya di selenggarakan pada tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri Dalam Negeri waktu itu (H. Amir Machmud) yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan dan 17 (tujuh belas) desa.

Selama Kurun waktu 17 Tahun Kota Administratif Depok berkembang dengan pesat baik di bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, Khususnya bidang pemerintah semua desa berubah menjadi kelurahan dan adanya pemekaran kelurahan, sehingga pada akhirnya Depok terdiri dari 3 (tiga) kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) kelurahan. Dengan semakin pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin mendesak agar Kota Administratif Depok ditingkatkan menjadi Kotamadya dengan harapan pelayanan menjadi maksimum. Disisi lain Pemerintah Kabupaten Bogor bersama-sama Pemerintah Propinsi Jawa Barat memperhatikan perkembangan tersebut dan mengusulkannya kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat.